Airlangga Klaim PPnBM Mobil Nol Persen Selamatkan 4,5 Juta Pekerja

Selasa, 9 Maret 2021 11:39 WIB

Mesin robot menyelesaikan perakitan mobil Suzuki Ertiga di Pabrik Suzuki Cikarang, Bekasi, Senin 19 Februari 2018. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan upaya pemerintah membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil akan menggeliatkan industri otomotif. Kebijakan ini bahkan diklaim bisa menyelamatkan pekerja hingga 4,5 juta orang yang berkecimpung di rantai industri tersebut.

“Diharapkan bisa menggerakkan industri karena melibatkan banyak tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung jumlahnya bisa mencapai 4,5 juta,” ujar Airlangga dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2021 di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

PPnBM nol persen untuk kendaraan bermotor berlaku pada segmen kendaraan dengan CC kurang dari 1.500 atau untuk kategori sedan dan mobil berukuran 4x2. Relaksasi pajak selama 0 persen berlaku selama tiga bulan mulai Maret.

Setalah itu, tiga bulan kemudian pemerintah memberikan insentif PPnBM mobil sebesar 50 persen dan tiga bulan berikutnya 25 persen. Dengan demikian, instrumen kebijakan menggunakan PPnBM DTP atau pajak ditanggung pemerintah.

Airlangga mengatakan bentuk bantuan ini merupakan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Pada 2021, ia menjelaskan pemerintah telah menganggarkan dana pemulihan Rp 688,3 triliun atau naik dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 579 triliun.

Advertising
Advertising

<!--more-->

“Sekarang pemerintah menaikkan anggaran dan rumusnya sama, yaitu PEN digunakan untuk lima kebijakan utama meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dukungan UMKM, dan program-program prioritas serta insentif usaha,” kata Airlangga.

Airlangga berharap stimulus dari pemerintah akan mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, konsumsi memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB hingga 57 persen.

“Kita akan dorong masyarakat mulai kembali belanja. Salah satunya pajak dipotong terutama otomotif dan properti,” ujar Airlangga.

Selain memberikan kelonggaran tersebut, pemerintah merelaksasi pajak PPN untuk pembelian rumah baru. Relaksasi berlaku 100 persen untuk rumah seharga di bawah Rp 2 miliar dan 50 persen untuk rumah dengan harga Rp 2-5 miliar.

Insentif pajak selain PPnBM itu diberlakukan untuk pembeli yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan khusus pembelian satu rumah. Rumah dengan diskon pajak ini tidak boleh dijual dalam jangka waktu satu tahun. Airlangga meyakini potongan pajak pembelian rumah dapat menggerakkan 174 industri lain yang berhubungan dengan properti.

Baca: Insentif PPnBM, Sri Mulyani: Yang Mau Beli Mobil Sebaiknya Sekarang Sampai Mei

Berita terkait

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

13 jam lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

23 jam lalu

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

Keterampilan menguasai AI semakin dicari oleh perusahaan di skala global. Belum diimbangi skema pendidikan yang tepat.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

2 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

7 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

7 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

8 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

8 hari lalu

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

21 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

22 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

29 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya