TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat pembangunan infrastruktur dan transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis energi hijau. Luhut mengatakan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek keekonomian dan lingkungan.

“Kita perlu mengusahakan agar pembangunan-pembangunan ini dapat selesai tahun 2024, sekalipun nantinya memerlukan pengembangan lebih lanjut. Saya berpesan agar pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis pada Kamis petang, 4 Maret 2021.

Dalam rapat itu terdapat enam agenda pembangunan yang disorot. Pertama, pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA. Luhut memandang perlunya proyek pengendalian banjir di YIA. Di bandara tersebut, ancaman banjir disebabkan oleh kapasitas saluran drainase yang tidak mampu menampung debit banjir Sungai Bogowonto dan Serang.

Proyek pengendalian banjir ini bertujuan untuk mengamankan kawasan strategis YIA dari banjir seluas 600 hektare serta kawasan pertanian dan pemukiman seluas 2.000 hektare. Selain itu, Luhut melihat perlunya alternatif moda transportasi untuk menuju ke bandara YIA, seperti kereta api bandara.

Kedua, proyek Jalan Tol Jogja-Bawen, Jalan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo, Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Jalan Temon (Kulon Progo)-Borobudur, dan Jalan Prambanan-Gading.

<!--more-->

Luhut berharap jalan bebas hambatan ini bisa mengefisiensikan waktu tempuh, meningkatkan konektivitas antarkawasan strategis pariwisata nasional di Yogyakarta dan sekitarnya, mendukung pertumbuhan serta membangkitan ekonomi, dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketiga, pembangunan Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikarto. Pelabuhan ini didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan kapasitas lima ribu nelayan setiap tahun. Pelabuhan ini digadang-gadang dapat menghasilkan produksi tangkapan sebesar 27,4 ribu ton per tahun atau senilai 276 miliar per tahun.

Pelabuhan ini dikerjakan sejak 2000 dan sudah selesai tahun 2014. Namun, pelabuhan belum beroperasi lantaran adanya sedimentasi pasir yang menutupi pintu alur masuk pelabuhan. Luhut meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan kajian ulang mengenai desain yang tepat guna untuk mencegah terjadinya penumpukan sedimen. Dia meminta kajian tersebut dapat selesai dalam dua bulan.

Keempat, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, seperti Kamijoro, Kartamantul, dan Banyusoco. Sistem penyediaan air ini memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk mengelola sebagian unit produksi dan jaringan distribusi. Pemerintah juga perlu mendukung dari sisi unit air baku agar dapat beroperasi pada 2025.

Kelima, pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan. Pmeerintah Provinsi DIY memandang TPA iin perlu segera selesai. TPA ini akan melayani area perkotaan Yogyakarta, termasuk Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Proyek yang diproyeksikan kelar 2024 ini akan memiliki kapasitas tampung 480 ribu ton.

Keenam, penataan Kawasan Aerotropolis, Kawasan Stasiun Tugu, Kawasan Stasiun Lempuyangan, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Merapi. Penataan kawasan-kawasan ini dianggap perlu menerapkan konsep green infrastructure dengan menerapkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BACA: Rapat Penanggulangan Bencana, Luhut Sebut 9 Wilayah Berpotensi Gempa di 2021

FRANCISCA CHRISTY ROSANA