Jokowi Minta Merek Luar Negeri Digeser ke Lokasi Tak Strategis di Mal
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 4 Maret 2021 13:42 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk menyusun kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional. Misalnya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia.
Strategi tersebut, ujar Jokowi, misalnya terkait ruang di pusat perbelanjaan dan mal. Menurut dia, pusat perbelanjaan di berbagai daerah harus didorong untuk memberikan ruangnya bagi produk Indonesia, khususnya UMKM.
"Jangan sampai ruang depan dan lokasi strategis diisi brand luar negeri. Ini harus digeser, mereka digeser ke tempat yang tidak strategis," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021.
Merek-merek luar negeri, menurut Jokowi, harus digeser ke tempat yang tidak strategis. Sementara, lokasi strategis harus diberikan kepada merek lokal. "Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri."
Jokowi berharap masyarakat bisa lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk impor. Apalagi, Indonesia memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan harusnya menjadi konsumen yang paling loyal terhadap produk dalam negeri.
<!--more-->
"Jumlah 270 juta adalah pasar yang besar. Ajakan untuk cinta produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi juga benci. Jadi cinta barang kita, tapi benci produk luar negeri," ujar Jokowi.
Dengan menggaungkan slogan cinta produk lokal dan benci produk luar negeri, Jokowi berharap masyarakat Indonesia bisa menjadi konsumen paling loyal bagi produk dalam negeri.
Selain di pasar domestik, Jokowi pun meminta jajarannya untuk membantu UMKM lebih mampu melakukan ekspor. Pasalnya, ia mengatakan Indonesia butuh UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah besar.
"Saat ini 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM. Namun, kontribusi ekspornya hanya 13 persen. Artinya kapasitas perlu ditambah dan diperbesar," tutur Jokowi.
BACA: Jokowi ke Mendag: Ada yang Enggak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM
CAESAR AKBAR