TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Lembaga Pengelola Investasi atau LPI yang jajaran direksinya telah diangkat sekitar dua pekan lalu, bisa mulai membentuk dana kelolaan, baik master fund maupun thematic fund. Lembaga yang juga disebut dengan Indonesia Investment Authority (INA) ini diharapkan bisa segera melaksanakan dan mendesain transaksi yang bisa meningkatkan optimalisasi aset.

"Dengan kepemilikan fund yang dibentuk yaitu INA 30 persen dan investor 70 persen, kami berharap INA bisa menarik dana investasi dengan Rp 75 triliun yang dimasukkan pemerintah, ditargetkan Rp 300 triliun rupiah akan bisa menjadi partner dari INA," ujar Sri Mulyani dalam webinar, Rabu, 3 Maret 2021.

Sri Mulyani mengatakan target tersebut diberikan secara konservatif. Ia berharap dana yang dihimpun bisa lebih tinggi pada saat kematangan dan kesiapan LPI sebagai organisasi berjalan di tahun-tahun mendatang.

Menurut dia, LPI saat ini memang masih berada di tahap yang sangat dini. Sejauh ini, pemerintah sebelumnya telah memasukkan modal Rp 15 triliun di 2020 yang masuk ke dalam ekuitas LPI. Untuk 2021, pemerintah akan menginjeksikan kembali Rp 15 triliun dari APBN.

"Dengan inbreng saham BUMN, total modal INA akan mencapai Rp 75 triliun. Dengan adanya modal dan pengurus, sekarang BOD sedang siapkan dan lengkapi seluruh struktur organisasi, kami berharap INA sudah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu membentuk dana kelolaan investasi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani berujar saat ini LPI mulai menjajaki investor potensial yang tertarik untuk memulai proyek baru. Ia mengatakan hingga kini pun gairah calon mitra investasi sangat menggembirakan.

<!--more-->

"Target investasi batch pertama adalah di bidang infrastruktur sektor transportasi. Karena itu inisiatif Kemenhub sangat dihargai karena menunjukkan keaktifan dan komitmen untuk terus bekerja sama. berbagai infrastruktur di bidang transportasi berkaitan dengan kerja Kalias LPI. Proyek yang disodorkan antara lain pelabuhan, bandara, MRT, LRT, hingga terminal bus.

"Kementerian Perhubungan dalam merespon SWF menyiapkan beberapa proyek yang berpotensi seperti Pelabuhan di Garonggong, Sulawesi Selatan; juga Pelabuhan Ambon dan Palembang yang sedang dikembangkan, FS sebagai proyek solicited," ujar Budi.

Selain itu, ada pula proyek Bandara Singkawang yang merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, serta sejumlah bandara di Papua, misalnya di Fakfak dan Manokwari. Berikutnya, proyek Bandara di Mentawai, di Mandailing Natal, di Aceh, hingga di NTT.

"Kami juga bangun landasan seaplane di Banda Neira, Ambon dan Kangean. Lalu Bandara Weda di Maluku Utara, serta Bandara Taufik Kiemas di Lampung," kata Budi.

Proyek lain yang berpotensi ditawarkan untuk didanai LPI, ujar dia, antara lain proyek LRT dan MRT di sejumlah kota, yaitu Bali, Bandung, Medan, Makassar, dan Surabaya. Proyek terminal bus di semua kota besar, loopline di Jakarta, serta proyek lainnya yang tidak bisa dibiayai APBN murni.

Baca: Kasus Suap Pegawai Pajak, Sri Mulyani: Pengkhianatan