TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Rabu, 3 Maret 2021, memberikan penjelasan atas dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dalam konferensi pers soal dugaan suap yang diperkirakan mencapai nilai miliaran rupiah itu, ia didampingi Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati.

Konferensi pers itu digelar virtual melalui akun YouTube resmi Kementerian Keuangan tanpa ada agenda tanya jawab. Berikut pernyataan lengkap Sri Mulyani.

Sehubungan dengan pemberitaan pada media tanggal 2 maret 2021 mengenai penyidikan oleh Komisi Pemberantarsan Korupsi atau KPK atas dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menyampaikan hal sebagai berikut:

Pertama, Kemenkeu mengapresiasi dan menghargai serta mendukung sepenuhnya langkah KPK yang juga disertai unit kepatuhan internal di lingkungan Kemenkeu yang telah kerja sama untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi pada 2020 awal, yang kemudian dilakukan tindakan oleh unit kepatuhan internal Kemenkeu dan KPK untuk melakukan tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

Kami di Kemenkeu menghormati proses hukum yang dilakukan KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap yang dilakukan pegawai Ditjen pajak dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah. Kemenkeu tidak mentoleransi terhadap tindakan-tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yang dilakukan seluruh di lingkungan Kemenkeu.

Terhadap pegawai ditjen pajak yang oleh KPK diduga terlibat dalam dugaan suap tersebut, telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya, agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN.

Dengan langkah tersebut, diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif pada kinerja Ditjen Pajak.

<!--more-->

Dugaan suap ini jelas merupakan penghianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai, baik di Ditjen Pajak, maupun seluruh jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia yang telah, terus dan akan berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas.

Apabila dugaan tersebut terbukti ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya seluruh jajaran Ditjen Pajak dan Kemenkeu yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung penerimaan negara.

Dalam kondisi kita menghadapi Covid-19, dan jelas kita membutuhkan dan terus menjaga agar PEN terjadi dan penerimaan negara terus diupayakan, sehingga kita mampu mendukung masyarakat di dalam menghadapi Covid dan mendukung dunia usaha untuk pulih kembali.

Ini merupakan suatu hal yg sangat mengecewakan bagi kita semua. Ditjen pajak juga sedang melakukan penelitian terhadap WP yang diduga terkait dan apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak, maka Ditjen Pajak akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan ini saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pimpinan unit di Kemenkeu agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh jajarannya. Juga saya meminta kepada irjen serta unit kepatuhan internal agar terus memperbaiki dan me-review kerangka integritas yg merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola di Kemenkeu.

Sehingga kita akan mampu meningkatkan terus dan menjaga integritas dari Kemenkeu dan institusi dan bisa mencegah terjadinya hal-hal yang sekarang ini kita hadapi.

Kemenkeu akan terus bekerja sama dengan KPK dalam melakukan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan maupun sumber-sumber penerimaan lain yang diatur oleh UU. Kami juga bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemenkeu.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terutama pada seluruh jajaran pegawai Ditjen Pajak. Yang saya tahu hari ini sedang fokus menjalankan tugas penerimaan negara apalagi pada Maret adalah masa penyerahan SPT individual atau perseorangan dan April adalah masa penyerahan SPT untuk perusahaan atau badan usaha.

<!--more-->

Ini adalah bulan-bulan yang sangat sibuk dan penting. Saya berhadap dan memberikan instruksi pada jajaran ditjen pajak untuk tetap menjaga semangat fokus menjalankan tugas dan saling terus menjaga agar integritas masing-masing pribadi dan institusi tidak dikhianati atau dilukai.

Bekerja untuk terus fokus mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang APBN. Ini target yang harus dicapai dan saya tau ini tantangan yang tidak mudah.

Dalam kesempatan ini saya sebagai Menkeu meminta kepada seluruh WP juga kuasa WP serta Konsultan pajak agar ikut menjaga integritas dari Ditjen Pajak. Dengan tidak menjanjikan atau berupaya memberikan imbalan atau hadiah atau sogokan kepada pegawai Ditjen pajak.

Upaya yg dilakukan seperti itu merusak tidak hanya Ditjen Pajak atau individu, namun juga merusak pondasi negara kita.

Saya juga meminta WP juga kuasa WP serta konsultan pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yg berlaku dengan mengisi SPT secara benar lengkap dan secara jelas.

Apabila WP juga kuasa WP, melihat adanya pelanggaran saya harap melaporkan pelanggaran tersebut melalui pelaporan pengaduan yg sudah dibangun dalam bentuk aplikasi whisle blowing system di Kemenkeu atau singkatnya wise.kemenkeu.

Yang kita sediakan bagi seluruh masyarakat termasuk WP apabila mereka melihat mendengar dan ingin lapor dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh staf atau jajaran Kemenkeu.

Selain itu, Kemenkeu juga menyediakan saluran melalui surel yang bisa ditujukan kepada alamat pengaduan@pajak.go.id. Para wajib pajak juga bisa mengadukan melalaui saluran telepon kring pajak 1500200.

Berbagai pengaduan akan kami lindungi sehingga kami juga janji untuk melakukan langkah-langkah dalam meneliti dan tindakan-tindakan korektif apabila memang terdapat bukti termasuk kasus yang sedang ditangani KPK adalah hasil pengaduan masyarakat.

Pernyataan tersebut yang kemudian menjadi menutup konferensi pers Sri Mulyani soal dugaan suap oleh petinggi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terkait pembayaran pajak sejumlah perusahaan. Pejabat itu dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.

Baca: Dugaan Suap Pegawai Pajak, DPR: Sri Mulyani Harus Ambil Porsi Tanggung Jawab