Pemerintah Diminta Batasi Pergerakan Penduduk Saat Lebaran
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 25 Februari 2021 09:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ketat khususnya untuk membatasi pergerakan penduduk di masa Lebaran tahun ini. Hal ini mutlak dilakukan untuk menekan kurva penyebaran virus Covid-19.
Jika tujuannya untuk menekan risiko penyebaran Covid-19, menurut Ziva, warga dan masyarakat harus diimbau tidak bepergian atau mengadakan rencana liburan selama pandemi masih dalam status waspada atau darurat. "Jadi kita jangan dulu mendorong agar warga bepergian apalagi kalau sifatnya bukan prioritas atau sekadar liburan,” ujar Ziva saat dihubungi Tempo pada Rabu, 24 Februari 2021.
Berkaca pada libur akhir tahun lalu, Ziva mengatakan jumlah angka positif virus Corona melonjak hingga menembus 14 ribu penambahan kasus per hari lantaran tingginya mobilisasi penumpang. Ia tak menampik kebijakan pelarangan mudik akan membuat industri transportasi, khususnya maskapai, merugi.
Namun, kerugian akibat penjualan tiket penumpang tidak lebih besar ketimbang dampak yang ditimbulkan bila wabah tidak berhasil ditekan. Sebab, pandemi yang telah berlangsung selama setahun akan memberikan efek ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Perlu diingat bahwa sebelum pandemi pun maskapai Indonesia, baik yang BUMN maupun swasta, sudah dalam kondisi merugi,” ujar Ziva.
<!--more-->
Menurut Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA) dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), kerugian industri penerbangan sudah ditaksir akan mencapai US$ 800 miliar atau defisit sekitar 61-80 persen dibandingkan dengan kondisi kuartal IV 2019. Kerugian ini diproyeksikan terakumulasi sampai 2024.
Karena itu, Ziva menilai seharusnya pelaku industri sudah siap dengan skenario merugi. Ziva mengatakan manajemen dapat merencanakan strategi untuk mengoptimalkan produktivitas dari alternatif pendapatan lain, seperti konfigurasi kargo, hingga menekan beban operasional.
“Jadi buat saya tidak ada bedanya liburan dihapus atau tidak. Kalau tidak ditekankan, akan lebih lama kita pulih dari krisis pandemi ini,” tutur Ziva.
Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk memangkas cuti bersama di tahun 2021 dari sebelumnya 7 hari menjadi 2 hari. Pemangkasan juga termasuk pada cuti bersama Idul Fitri atau Lebaran.
Baca: Sandiaga Uno Targetkan Pembukaan 6 Ribu Lapangan Kerja Sebelum Lebaran