Saham Garuda Dibuka di Zona Hijau di Tengah Isu Setop Pakai Pesawat Bombardier

Rabu, 10 Februari 2021 09:54 WIB

Kondisi perawatan pesawat Garuda Indonesia jenis bombardier di Hanggar 4 GMF, kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.Co, Jakarta – Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertengger di zona hijau di tengah isu evaluasi perusahaan terhadap penggunaan pesawat Bombardier CRJ 1000. Pada pembukaan perdagangan sesi pertama Rabu, 10 Februari 2021, saham emiten berkode GIAA menguat 18 poin dari penutupan perdagangan sebelumnya ke level 360.

Saham Garuda sempat turun di level 336 beberapa menit setelah pembukaan pasar, namun kembali menguat di posisi 342. Sepanjang pagi ini, saham perusahaan pelat merah itu bergerak di kisaran 336-360.

Adapun total transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp 4,18 miliar. Sedangkan kapitalisasi pasar Garuda sebesar Rp 8,85 triliun.

Garuda dikabarkan menyudahi operasi 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 sejak 1 Februari 2021. Upaya ini sejalan dengan langkah perusahaan melakukan evaluasi untuk mengurangi beban keuangan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan evaluasi terhadap sewa pesawat pabrikan Montreal, Kanada, tersebut masih dilakukan. “Lagi finalisasi,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Februari 2021.

Garuda kini memiliki 18 pesawat Bombardier. Menurut kerja samanya, 18 armada itu kini disewa dengan dua skema yang berbeda.
<!--more-->
Sebanyak 12 armada disewa menggunakan skema operating lease dari lessor Nordic Aviation Capital dengan masa sewa hingga 2027. Sedangkan enam armada lainnya menggunakan skema financial lease dengan penyedia financial lease Export Development Canada. Masa sewa pesawat itu sampai 2024.

Pada pertengahan 2020 lalu, Irfan pernah mengungkapkan rencana mengembalikan Bombardier dan ATR 72-600 ke lessor. “Permintaan dari komisaris dan pemegang saham untuk segera mungkin mengembalikannya,” kata Irfan dalam rapat bersama DPR.

Irfan menyebut pesawat tak cocok dengan karakteristik penumpang Indonesia lantaran bagasinya kecil. Padahal, penumpang Indonesia cenderung membawa barang dalam jumlah banyak. Di samping itu, tarif parkir dan perawatan Bombardier diduga mencapai US$ 50 juta.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, rencana pemberhentian pesawat Bombardier pun telah melalui serangkaian proses penilaian atau assessment dan pertimbangan yang matang bersama stakeholder terkait. Perusahaan pelat merah juga telah melakukan negosiasi dengan lessor sejak awal 2020 dan pembicaraan itu melibatkan pejabat tinggi di masing-masing entitas.

Dari hasil negosiasi, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi Garuda. Salah satunya melakukan pembayaran early termination fee dan pemenuhan kondisi redelivery pesawat secara teknis.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS

Baca juga: Kata Bos Garuda Soal Kabar 12 Pesawat Bombardier Setop Operasi Sejak 1 Februari

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

2 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

2 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

3 hari lalu

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya