Kata Bos Garuda Soal Kabar 12 Pesawat Bombardier Setop Operasi Sejak 1 Februari

Rabu, 10 Februari 2021 08:09 WIB

Kondisi perawatan pesawat Garuda Indonesia jenis bombardier di Hanggar 4 GMF, kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabarkan telah menyudahi operasi 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 sejak 1 Februari 2021. Upaya ini sejalan dengan langkah perusahaan melakukan evaluasi untuk mengurangi beban keuangan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan evaluasi terhadap sewa pesawat pabrikan Montreal, Kanada, tersebut masih dilakukan. “Lagi finalisasi,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Februari 2021.

Garuda kini memiliki 18 pesawat Bombardier. Menurut kerja samanya, 18 armada itu kini disewa dengan dua skema yang berbeda.

Sebanyak 12 armada disewa menggunakan skema operating lease dari lessor Nordic Aviation Capital dengan masa sewa hingga 2027. Sedangkan enam armada lainnya menggunakan skema financial lease dengan penyedia financial lease Export Development Canada. Masa sewa pesawat itu sampai 2024.

Pada awal masa pandemi Covid-19, seluruh pesawat berkapasitas 96 kursi ini dikandangkan karena perusahaan banyak mengurangi frekuensinya. Namun menjelang akhir tahun saat permintaan penumpang mulai meningkat, Garuda Indonesia mengoperasikan beberapa pesawat Bombardier kembali. Pesawat ini melayani rute Makassar-Manokwari-Sorong dan Tarakan-Makassar.

Evaluasi terhadap kontrak sewa Bombardier berhubungan dengan langkah perusahaan memangkas beban sewa. Keberadaan Bombardier ditengarai tidak efektif karena selain tidak cocok dengan tipe penumpang Indonesia, biaya perawatannya tinggi.






Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Masih Rangkap Jabatan Ketua Komisi VIII

15 menit lalu

Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Masih Rangkap Jabatan Ketua Komisi VIII

Yandri Susanto resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI, Kamis, 30 Juni 2022. Meski demikian, ia masih merangkap jabatan sebagai Ketua Komisi VIII


RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan, Sah Jadi Inisiatif DPR

2 jam lalu

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan, Sah Jadi Inisiatif DPR

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis, 30 Juni 2022.


DPR Resmi Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

2 jam lalu

DPR Resmi Setujui Dua Calon Hakim Agung dan Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Arsul Sani menyebut selain rekam jejak calon hakim agung, DPR juga mempertimbangan soal pandangan kebangsaan dan kecenderungan radikalisme


DPR Resmi Sahkan Tiga RUU DOB Papua Hari Ini

2 jam lalu

DPR Resmi Sahkan Tiga RUU DOB Papua Hari Ini

DPR dan pemerintah resmi menyetujui hasil pembahasan tingkat I RUU DOB Papua, Selasa lalu. Pengesahan berlanjut meski masih ada kelompok yang kontra.


Wakil Ketua Banggar Tumbang di Rapat Paripurna DPR

2 jam lalu

Wakil Ketua Banggar Tumbang di Rapat Paripurna DPR

Sontak para anggota DPR bergegas menolong Muhidin dan rapat dihentikan sementara. Tim medis masuk ke dalam ruangan rapat dan memboyongnya.


DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

3 jam lalu

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT


DPR Gelar Paripurna soal RUU KIA, Ada Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan

4 jam lalu

DPR Gelar Paripurna soal RUU KIA, Ada Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan

Selain memuat aturan cuti melahirkan 6 bulan, DPR juga menginisiasi cuti ayah selama 40 hari untuk mendampingi istrinya yang baru saja melahirkan.


Erick Thohir Temui Bos Emirates, Cari Investor Garuda?

4 jam lalu

Erick Thohir Temui Bos Emirates, Cari Investor Garuda?

Dalam persamuhan tersebut, Erick membahas kerja sama yang telah terjalin antara Garuda dan Emirates dan potensi kemitraan strategis lainnya.


Anggota DPR Sebut Pemekaran 3 DOB Papua Bakal Pakai APBN

4 jam lalu

Anggota DPR Sebut Pemekaran 3 DOB Papua Bakal Pakai APBN

Guspardi Gaus mengatakan proses pemekaran tiga daerah otonom baru atau DOB Papua akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)


DPR Bakal Sahkan 3 RUU DOB Papua Hari Ini

4 jam lalu

DPR Bakal Sahkan 3 RUU DOB Papua Hari Ini

DPR RI akan mengesahkan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua dalam Rapat Paripurna pada hari ini, Kamis, 30 Juni 2022.