TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal membentuk Badan Layanan Umum Jalan Tol untuk membantu pembiayaan pembangunan jalan tol, misalnya Jalan Tol Trans Sumatera. Dengan demikian, pembangunan proyek tesebut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Istilahnya kami ingin ada mekanisme subsidi silang, misalnya akan ada tender tol di Jawa yang kita tahu IRR-nya tinggi banget. Jadi nanti kalau ada pemenang, menang dia mungkin harus bayar kompensasi," ujar Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto dalam konferensi video, Jumat, 5 Februari 2021.

Seto menjelaskan dana kompensasi itu nantinya bisa digunakan untuk membangun jalan tol Trans Sumatera, maupun jalur bebas hambatan lainnya yang memiliki dampak ekonomi tinggi, namun imbal hasil secara finansial kepada investornya rendah.

"Kami sedang godog BLU dan ada alternatif pembiayaan lain yang sedang kami konsepkan kerja sama dengan kementerian BUMN dan PUPR, mungkin dalam beberpa minggu ke depan akan lebih clear," ujar Seto.

Seto mengatakan saat ini konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera fase pertama masih berjalan. Saat ini ada tujuh ruas yang tengah dalam pengerjaan. Adapun pembangunan fase kedua dan ketiga adalah pembangunan tulang punggung atau backbone dari Tol Trans Sumatera. Untuk rute backbone, ia mengatakan saat ini sudah tersambung dari Lampung ke Palembang.

Pemerintah, kata Seto, memprioritaskan untuk merampungkan pembangunan sejumlah ruas tol di fase pertama. Untuk konstruksi tersebut, ia mengatakan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan pendanaannya, sehingga tidak terlalu banyak isu pada kelanjutannya.

<!--more-->

"Kalau untuk backbone kami masih carikan alternatif pembiayaan tidak hanya andalkan dari APBN tapi kami cari sumber yang lain," tutur Seto. "Tapi saya tegaskan untuk fase tahap I ada tujuh ruas masih dalam konstruksi ini harusnya pembiayaannya sudah oke."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian blakblakan menjelaskan ke anggota dewan soal proyek Tol Trans Sumatera yang terancam berhenti. Hal tersebut karena saat ini defisit bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun.

Hedy menjelaskan, proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden. pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan. Skema penugasannya kepada PT Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi melainkan dengan bantuan PMN.

"Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan defisit tersebut, menurut Hedy, jika tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang sekarang berjalan pun akan berhenti. Oleh karena itu, PUPR tengah berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menutup kekurangan Rp 60 triliun bisa dicairkan secara cepat.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Baca: Ini Rencana Hutama Karya Rampungkan Tol Trans Sumatera yang Kekurangan Dana