BPS: Untuk Pertama Kali RI Mengalami Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi Sejak 1998
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Kodrat Setiawan
Jumat, 5 Februari 2021 10:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suhariyanto mengatakan untuk pertama kalinya Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi setelah krisis moneter 1998. Pada 2020, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen.
“Untuk pertama kalinya Indonesia mengalami kontraksi sejak 1998. Pada 1998 karena krisis moneter dan 2020 mengalami pandemi,” ujar Suhariyanto dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat, 5 Februari 2021.
Meski demikian, Suhariyanto menyebut Indonesia tak sendiri. Sejumlah negara juga mengalami kondisi serupa, bahkan kontraksinya lebih dalam. Amerika Serikat misalnya, mengalami kontraksi hingga -3,5 persen. Tak beda dengan Uni Eropa. Lembaga resmi negara setempat mengumumkan Uni Eropa mengalami kontraksi -6,4 persen.
Sedangkan negara-negara di Asia seperti Hong Kong mengalami kontraksi dalam mencapai -6,1 persen; Singapura -5,8 persen; dan Korea Selatan -1,01 persen. Tercatat hanya dua negara yang saat ini mengumumkan pertumbuhan positif, yakni Cina dan Vietnam.
Berdasarkan struktur produk domestik brutonya atau PDB, selama 2020 hanya ada tujuh sektor di Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif. Angka pertumbuhannya pun masih melambat ketimbang tahun sebelumnya, terkecuali sektor telekomunikasi, keuangan dan asuransi, serta kesehatan dan kegiatan sosial.
“Untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 11,6 persen lebih tinggi dibanding pertumbuhan di 2019. Ini karena ada kenaikan pendapatan rumah sakit dan laboratorium serta klinik yang berhubungan dengan Covid-19,” ujar Suhariyanto.
<!--more-->
Adapun sektor yang berkontribusi paling dalam terhadap struktur PDB yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi secara year on year ialah transportasi dan pergudangan sebesar -0,64 persen. Kemudian disusul industri pengolahan sebesar -0,61 persen.
Suhariyanto mengatakan pemulihan ekonomi pada 2021 tergantung pada penerapan protokol kesehatan dan kesuksesan vaksinasi.
“Kalau patuh protokol kesehatan dan vaksinasi lancar, sektor seperti transportasi bisa kembali seperti semula. Ini perlu kerja sama erat pemerintah dan masyarakat. Kalau masyarakat tidak patuh protokol ini akan jadi hambatan besar,” tuturnya saat pengumuman BPS soal pertumbuhan ekonomi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 -2,07 Persen