TEMPO.CO, Jakarta - Proyek Tol Trans Sumatera terancam berhenti akibat kekurangan atau defisit bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kontraktor pelaksana yaitu PT Hutama Karya (Persero) butuh modal negara tak kurang mencapai Rp 66 triliun untuk menyelesaikan pembangunan tahap I saja, sedikit lebih besar yang semula disampaikan pemerintah yaitu Rp 60 triliun.

"Ini yang akan diprogramkan sampai 2023," kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan nilai modal tersebut, Budi menyebut saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit. Audit ini dilakukan atas instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Budi pun berharap persero bisa mendapatkan PMN senilai Rp 25 triliun, khusus untuk tahun ini saja. "Sehingga, proses di lapangan dapat berjalan dengan lancar," kata dia.

Akan tetapi, kebutuhan PMN Rp 25 triliun untuk 2021, atau Rp 66 triliun sampai 2023 ini jauh lebih besar dari yang sudah didapat Hutama Karya. Tahun 2021, delapan BUMN mendapatkan PMN Rp 37,38 triliun. Sementara, jatah Hutama Karya hanya Rp 6,2 triliun.

Sebelumnya, kabar soal nasib Tol Trans Sumatera ini dibeberkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. Ia menjelaskan proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan.

Skema penugasannya kepada Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi, melainkan dengan bantuan PMN. "Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan defisit tersebut, menurut Hedy, jika tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang sekarang berjalan pun akan berhenti. Oleh karena itu, PUPR tengah berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menutup kekurangan Rp 60 triliun bisa dicairkan secara cepat.

Baca Juga: 3 Tantangan Konstruksi Jalan Tol pada 2021 Menurut Kementerian PUPR