TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan program rehabilitasi mangrove mulai dilakukan di 150.000 hektare (ha) lahan mangrove pada 2021.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar kemarin secara virtual tentang pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dan dihadiri oleh oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono. Selain itu rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

"Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 ha dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.

Program rehabilitasi mangrove dilakukan atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, dengan target seluas 600.000 ha di sembilan provinsi pada 2021-2024. Adapun kriteria usulan provinsi yang menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah yang rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki pelabuhan green port/CSR perusahaan.

Sementara ketersediaan lahan kritis mangrove di tahun 2021 sebesar 182.313 ha. Mengacu pada data tersebut, Luhut menegaskan perlu One Map Mangrove agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi.

Mayoritas atau sebanyak 84 persen pendanaan rehabilitasi mangrove pada 2021 akan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari non-APBN.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan non-APBN, salah satunya melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti Bank Dunia.

<!--more-->

Lebih jauh, Luhut menjelaskan, nantinya bakal dilakukan persemaian dalam skala besar untuk mendukung program rehabilitasi mangrove. "Kita lakukan persemaian mangrove skala besar sesuai arahan Presiden. Juga persemaian mangrove yang ada di Mangrove Center serta penyediaan propagul atau bibit mangrove oleh masyarakat," ujarnya.

Untuk melancarkan program rehabilitasi mangrove itu, Luhut juga meminta kerja sama dan dukungan pemerintah daerah. "Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi dan kabupaten ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja."

Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Untuk itu, KLHK akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project untuk carbon trading dan sedang dipersiapkan pula regulasi yang akan mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi perhatian internasional karena akan berpengaruh pada agenda perubahan iklim.

"Berita gembiranya di climate change Indonesia sudah di kategori medium. Kita itu sedikit lagi jadi negara yang baik untuk contoh climate change yang bagus," kata Siti Nurbaya.

Sebelumnya, Menteri Luhut pernah menyampaikan program rehabilitasi ekosistem mangrove akan dilakukan secara terukur dan terintegrasi serta melibatkan multi pihak baik mitra strategis di dalam negeri hingga lembaga internasional luar negeri.

"Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen akan melakukan rehabilitasi mencapai 600 ribu hektare dalam empat tahun ke depan, yaitu tahun 2020-2024 dengan melibatkan multi stakeholder," kata Luhut pada awal November 2020.

ANTARA

Baca: Daftar Nama Calon Pemimpin SWF Beredar, Ada Pandu Sjahrir di Dalamnya