Alokasi Anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 2021 Rp 553 T

Selasa, 26 Januari 2021 12:59 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kedua kanan), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen (kiri), dan Dirut Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi dalam pembukaan perdagangan IHSG tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Pada pembukaan ini, 210 saham melaju di zona hijau dan 103 saham di zona merah. Sedangkan 178 saham lainnya stagnan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 terus dilanjutkan. Proyeksi alokasi anggaran program tersebut pada tahun ini adalah sebanyak Rp 553,09 triliun.

"Kemenkeu telah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya Rp 553 triliun, yang bila dibandingkan 2020 realisasinya Rp 579,78 triliun," ujar Airlangga dalam webinar, Selasa, 26 Januari 2021. Ia mengatakan alokasi tersebut sudah dibahas dala rapat paripurna kabinet beberapa waktu lalu.

Pemerintah, ujar dia, melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 memerlukan dukungan yang sama dengan 2020. Pasalnya, pemerintah diperkirakan baru menyelesaikan vaksinasi dalam satu tahun. Sehingga, dukungan tersebut dibutuhkan sebelum terjadinya herd immunity.

Adapun rincian alokasi anggarannya antara lain Rp 104,7 triliun untuk program kesehatan. Angka itu naik dari 2020 yang sebesar Rp 63,51 triliun. Adapun program yang akan didukung anggaran kesehatan antara lain pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan.

<!--more-->

Advertising
Advertising

Selain itu, Rp 150,96 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. Angka ini turun dari 2020 yang sebesar Rp 220.39 triliun. Program yang akan didukung anggaran tersebut antara lain Program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, BLT dana desa, bantuan sosial tunai, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh, dan diskon listrik.

Selanjutnya, Rp 141,36 triliun dialokasikan untuk program prioritas, atau naik dari alokasi untuk sektoral kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah 2020 yang dialokasikan Rp 66,59 triliun. Program yang akan didukung antara lain dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya, program kawasan industri, dan program prioritas lainnya.

Berikutnya, pemerintah mengalokasikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pembiayaan korporasi sebesar Rp 156,06 triliun. Angka tersebut turun dari 2020 yang sebesar Rp 173,17 triliun.

Program pemulihan ekonomi lainnya yang akan didukung antara lain adalah subsidi bunga KUR dan non-KUR, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembiayaan PEN dan lainnya, penempatan dana, serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan.

Baca: 7 Jurus Bank Indonesia Dorong Pemulihan Ekonomi Selain Pertahankan Suku Bunga

Berita terkait

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

19 jam lalu

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

KemenkopUKM tidak menemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam dalam Perda Kabupaten Klungkung

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

22 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

1 hari lalu

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

Tokopedia, Shopee dan Lazada menaikkan biaya layanan hingga 6.5 persen untuk mitra penjual, pelaku UMKM diminta tidak naikkan harga.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

2 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

2 hari lalu

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

Empat jenis vaksin sangat penting bagi jemaah haji, terutama yang masuk populasi berisiko tinggi seperti lansia dan pemilik komorbid.

Baca Selengkapnya

BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Penuhi Permintaan saat Lebaran

4 hari lalu

BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Penuhi Permintaan saat Lebaran

Usaha kue kering Retas Snacks and Cookies semakin berkembang pesat setelah mendapat bantuan KUR dari BRI.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

5 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

5 hari lalu

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

MK tidak menemukan bukti penyaluran bansos oleh Jokowi dan sejumlah menteri ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya