Penjelasan Sri Mulyani Soal 3 Dewan Pengawas LPI Punya Masa Jabatan Berbeda

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 25 Januari 2021 14:58 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Surat Presiden Joko Widodo tentang calon Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021. Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tiga dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi memiliki masa jabatan yang berbeda.

"Dalam Dewas ini tidak semua mendapatkan assignment dalam jangka waktu yang sama," ujar dia dalam rapat bersama dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 25 Januari 2021.

Dia mengatakan ada dewan pengawas profesional Lembaga Pengelola Investasi yang mendapatkan penugasan selama lima tahun, empat tahun, dan tiga tahun. Sehingga, perubahan dewan pengawas nantinya tidak dilakukan bersama-sama dalam satu periode.

"Kalau ada perubahan Dewas tidak dilakukan secara tiap tahun bersama-sama semua diganti, ada staggering sama seperti di Bank Indonesia," ujar dia.

Saat ini, ada tiga nama calon anggota Dewan Pengawas LPI yang dipilih Presiden Joko Widodo dan telah disetujui DPR, antara lain Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Dari tiga nama itu, Cyril Noerhadi mendapat penugasan selama lima tahun, Yozua Makes empat tahun, dan Haryanto Sahari tiga tahun.
<!--more-->
Selanjutnya, setelah ada Keputusan Presiden, Dewan Pengawas LPI akan mulai merekrut anggota dewan direktur. Dia mengatakan proses seleksi sudah berjalan dan ditargetkan segera selesai.

"Karena presiden ingin melihat agar LPI bisa segera berjalan," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui tiga usulan nama yang akan berada di dalam dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Ketiga nama calon yang dipilih presiden Joko Widodo atau Jokowi itu adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

“Sesuai mekanisme DPR akan berkirim surat kepada Presiden untuk dapat menerima usulan tiga nama calon anggota Dewas LPI,” Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021.

Sesuai dengan mekanisme, kata Puan, Presiden Jokowi akan mengirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR mengenai ketiga nama yang telah dipilih. “Sehingga hari ini kami menerima panitia seleksi (pansel) beserta tiga orang calon anggota dewas independen itu."

Puan menuturkan pihaknya mendapat penjelasan dari pansel yang anggotanya termasuk Sri Mulyani tentang proses seleksi Dewas sekaligus diperkenalkan dengan tiga nama yang dipilih Presiden dalam pertemuan konsultasi itu. Berikutnya, Puan menyebutkan DPR akan segera membalas surat yang dikirim Presiden pada 12 Januari 2021.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Baca juga: Jelaskan Beda SWF di Berbagai Negara, Sri Mulyani: Indonesia Mirip India

Berita terkait

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

3 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

7 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

9 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

17 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

18 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

19 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

19 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya