Jelaskan Beda SWF di Berbagai Negara, Sri Mulyani: Indonesia Mirip India

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 25 Januari 2021 14:19 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Lembaga Pengelola Investasi yang akan dibentuk di Indonesia akan memiliki kemiripan dengan lembaga Sovereign Wealth Fund di India, yaitu National Investment and Infrastructure Fund atau NIIF.

"Barangkali ada miripnya dengan yang sedang kita bangun di SWF kita," ujar dia dalam rapat bersama Komite Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 25 Januari 2021.

NIIF, kata dia, memiliki aset sekitar US$ 3 miliar yang bersumber dari internal dan penanaman modal asing. Tujuan sovereign wealth fund di India adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menarik modal asing lebih banyak, serta menggandeng mitra investasi dan pengembangan sektor infrastruktur jangka panjang.

Entitas NIIF berbentuk trust yang diinvestasikan langsung oleh pemerintah dan diawasi komite yang diketuai Menteri Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan Lembaga Pengelola Investasi diperlukan untuk menciptakan berbagai instrumen inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan. Pasalnya, Indonesia membutuhkan dana untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

"Kalau dikaitkan dengan visi Indonesia menjadi kekuatan dunia nomor lima, maka total investasi untuk infrastruktur berdasarkan estimasi RPJMN bisa mencapai Rp 6.445 triliun, itu dibutuhkan melalui APBN, BUMN, maupun berbagai instrumen kerja sama lain," ujar dia.
<!--more-->
SWF Indonesia akan mulai beroperasi pada awal tahun ini. SWF digadang-gadang menjadi salah satu kerangka untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Civid-19.

Sebagai modal awal, pemerintah menyiapkan dana tunai senilai Rp 15 triliun dan aset BUMN sebesar Rp 50 triliun. Pada satu hingga dua bulan mendatang, pemerintah juga menargetkan komitmen dukungan investor senilai US$ 20 miliar.

Menurut Sri Mulyani, karakteristik pembiayaan, khususnya infrastruktur adalah padat modal. Di samping itu, cost of fund-nya sangat tinggi dan tenornya panjang. Di sisi lain, investasi asing langsung ke Indonesia tidak naik signifikan saat kebutuhan meningkat.

"Kalau ingin terus meningkatkan dengan hanya bersandar kepada instrumen utang, kita akan mengalami kondisi leverage yang semakin tinggi," ujar dia. "Kapasitas pembiayaan APBN maupun BUMN saat ini terlihat dalam neraca, terutama BUMN, adalah sudah cukup tinggi exposure dari leveragenya."

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan perlunya berbagai upaya untuk meningkatkan pendanaan domestik dalam rangka meneruskan pembangunan.

Di samping itu, dia mengatakan beberapa investor asing sudah ada yang tertarik menanamkan modalnya di Tanah Air. Namun, mereka membutuhkan mitra strategis yang kuat dan terpercaya secara hukum dan kelembagaan.
<!--more-->
Sri Mulyani mengatakan bentuk dan tujuan Sovereign Wealth Fund di berbagai negara berbeda-beda. Misalnya saja di Norwegia yang berbentuk Norwegian Oil Fund. Lembaga ini mengelola aset hingga US$ 1 triliun dengan uang berasal dari hasil minyak bumi.

"Tujuannya untuk mengelola dana itu untuk mendapatkan financial return dan fokusnya investasi di public listed company sifatnya jangka panjang," ujar dia. Lembaga itu merupakan badan khusus di bawah Bank Sentral Norwegia dan dipayungi oleh Undang-undang Khusus.

Dia juga memaparkan model SWF di Singapura, yaitu Government of Singapore Investment Corporation (GIC). GIC, kata dia, memiliki fokus untuk memperoleh keuntungan finansial.

Menurut Sri Mulyani, sejumlah portofolio GIC mencakup saham perusahaan dunia, obligasi negara, sampai properti atau real estate. Investasi GIC juga melingkupi perusahaan yang sudah melantai di bursa dalam skema jangka panjang.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Calon CEO Lembaga Pengelola Investasi Menurut Luhut

Berita terkait

75 Tahun Hubungan Diplomatik, India dan Indonesia Adakan Pameran dan Seminar Industri Pertahanan

1 jam lalu

75 Tahun Hubungan Diplomatik, India dan Indonesia Adakan Pameran dan Seminar Industri Pertahanan

Pameran sekaligus seminar Industri Pertahanan ini dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik India-Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

4 jam lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Ancaman Bom, Lebih dari 50 Sekolah di Ibu Kota India Dievakuasi

4 jam lalu

Ancaman Bom, Lebih dari 50 Sekolah di Ibu Kota India Dievakuasi

Puluhan sekolah di wilayah ibu kota negara India dievakuasi pada Rabu 1 Mei 2024 setelah menerima ancaman bom melalui email

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

4 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

1 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

2 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Berapa Jumlah Penduduk Bumi Saat Ini? Berikut Penjelasannya

2 hari lalu

Berapa Jumlah Penduduk Bumi Saat Ini? Berikut Penjelasannya

Berapa jumlah penduduk bumi saat ini? Hingga tahun 2024, penduduk bumi mencapai hampir 10 miliar. Berikut ini daftar negara dengan populasi terbanyak.

Baca Selengkapnya