TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM Jawa Bali) diperpanjang selama dua minggu ke depan, terhitung mulai 26 Januari - 8 Februari 2021. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis, 21 Januari 2021.

"Berdasarkan evaluasi, bapak presiden meminta PPKM ini dilakukan dari 26 Februari-8 Februari 2021," ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis, 21 Januari 2021.

Airlangga menyebut keputusan itu diambil karena dalam dua pekan pemberlakuan PPKM Jawa Bali sebelumnya, kasus mingguan Covid-19 masih meningkat, tingkat kematian juga naik, sementara angka kesembuhan pasien Covid-19 di sejumlah daerah turun.

"Nanti Mendagri akan mengeluarkan instruksi dan diharapkan para gubernur dapat melakukan evaluasi terkait tingkat kematian di atas rata-rata nasional, positivity rate di atas nasional, dan bad occupancy rate di atas nasional. Ini yang akan menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi," ujar Airlangga.

Kebijakan pemerintah memperpanjang masa PPKM ini lantas menuai respons berbagai pihak. Berikut ini adalah sejumlah respons pengusaha yang dihimpun Tempo.

1. Pendapatan hotel dan restoran merosot

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan pengusaha akan menghadapi situasi yang kian sulit setelah pemerintah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini secara langsung membuat jumlah tamu hotel dan restoran merosot sehingga mengakibatkan pendapatan turun.

“PPKM sangat menyulitkan karena kondisinya rumit. Saat ini kita sudah masuk bulan ke-11 pandemi. Situasinya porak poranda, ada yang bangkrut segala macam,” ujar Maulana saat dihubungi pada Kamis, 21 Januari 2021.

<!--more-->

Maulana bercerita banyak pemilik hotel maupun restoran yang telah menutup usaha akibat tak mampu menopang biaya operasional. Tak sedikit pula pihak yang terus melakukan efisiensi, seperti tidak memperpanjang kontrak pegawai.

Menurut Maulana, umumnya pengusaha hotel dan restoran hanya mampu bertahan selama enam bulan saat menghadapi pandemi Covid-19. “Setelahnya berjuang sendiri-sendiri, tergantung pelaku usaha. Ekosistemnya sudah berantakan,” tutur dia.

2. Pengusaha perkirakan imbas PPKM lebih buruk dari PSBB transisi

Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menduga efek yang ditimbulkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat jauh lebih buruk dari era PSBB transisi bagi pengusaha restoran.

Musababnya saat PSBB transisi, kapasitas pengunjung hanya dibatasi sebesar 50 persen. Sedangkan saat ini, kapasitas restoran diketatkan menjadi maksimal 25 persen. “Kalau dilihat kondisi makin memburuk dan akan mempercepat kerugian-kerugian sektor yang saat ini lagi mencoba bertahan,” ucap Tutum.

Tutum menjelaskan, pelaku usaha makanan dan minuman tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pengalihan pola bisnis, seperti penyediaan produk kemasan atau take away. Musababnya, minat masyarakat membeli produk kemasan berbentuk makanan beku tak sebesar makan di tempat.

Kondisi yang sama dirasakan pengusaha yang bergerak di sektor hiburan, seperti bioskop. Ia memperkirakan bioskop kembali tutup lantaran tak tahan mengalami kerugian.

3. Menurunkan optimisme pengusaha domestik

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, memprediksi perpanjangan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali akan menurunkan optimisme pengusaha domestik. Ia memperkirakan pengusaha bakal kembali menahan rencana bisnisnya pada awal tahun.

<!--more-->

“Tentu ini menurunkan tingkat produksi industri manufaktur yang sebelumnya pada November-Desember sudah mulai bergeliat karena vaksinasi. Yang domestik ini yang paling terpukul,” ujar Bhima saat dihubungi pada Kamis, 21 Januari 2021.

Bhima menyebut pukulan terberat akan dirasakan pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata, makanan dan minuman, hiburan, hingga retail. Musababnya, selama PPKM, pemerintah membatasi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 19.00 dan mengurangi kapasitas kafe serta restoran menjadi hanya 25 persen.

Dengan demikian, kata peneliti Indef tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK tak terelakkan. Pengusaha yang semula memiliki rencana untuk mengaktifkan kembali karyawan-karyawannya yang dirumahkan pun terpaksa menangguhkan keputusannya.

4. Sebanyak 1.600 restoran diprediksi gulung tikar

Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran Emil Arifin memperkirakan 1.600 restoran tutup jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperpanjang. Dia menuturkan 1.030 restoran tutup sejak awal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga Oktober 2020 lalu.

"Kalau ini diperpanjang mungkin yang tutup permanen bisa sampai 1.600," kata Emil dalam konferensi pers virtual, Senin, 18 Januari 2021.

Menurutnya, mereka bisa membuka gerai kembali kalau ada tambahan modal kerja dari investor baru atau perbankan, atau kalau tidak mereka tutup permanen. Pada PPKM ini kata dia, terdapat 400 restoran yang tutup sementara. Dia menuturkan ketidakpastian yang terjadi saat ini menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis pengusaha.

"Di dunia kalau tidak pasti itu mencari investor pun susah, sehingga kalau ini dilanjutkan lagi saya kita yang permanen akan makin banyak akibatnya yang PHK akan lebih banyak," ujarnya.

<!--more-->

5. Pengusaha meminta stimulus

Untuk menekan dampak akibat perpanjangan PPKM, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah berlaku adil dengan memberikan stimulus sesuai yang dibutuhkan pelaku usaha. Misalnya, melonggarkan pajak di daerah-daerah berzona merah yang terdampak kebijakan.

Maulana mengatakan masih banyak daerah yang memungut pajak hotel dan restoran di tengah situasi pandemi. Di sisi lain, dia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap masyarakat di lingkungan padat penduduk yang belum tertib terhadap protokol kesehatan.

“Di lingkungan padat, yang terjadi kegiatan masyarakat masih ada. Sementara itu yang ditutup adalah sektor formal yang taat protokol kesehatan,” ujarnya.

Senada dengan Maulana, Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan demi menekan dampak perpanjangan PPKM terhadap dunia usaha, pemerintah mesti memperlebar jangkauan stimulusnya, terutama terhadap sektor pariwisata dan UMKM, dalam bentuk bantuan tunai.

“Bantuan tunai harusnya besar dan UMKM yang diberikan kalau bisa semuanya yang berjumlah 60 juta,” katanya.

Bhima menilai bantuan presiden kepada UMKM yang dikucurkan senilai Rp 2,4 juta tak cukup menopang beban pelaku usaha. Musababnya, pelaku UMKM harus membayar pegawainya. Di samping itu, dia menyebut bantuan tunai terhadap UMKM pada 2020 belum dirasakan secara merata.

Stimulus yang dibutuhkan pengusaha selama PPKM ini juga bisa dalam bentuk lain, seperti subsidi listrik dan subsidi kuota Internet, juga dianggap perlu diberikan. “Untuk subsidi Internet, ini dapat mendukung UMKM menggunakan jasa e-commerce (untuk memasarkan produk),” katanya.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

Baca: PPKM Diperpanjang, Garuda Masih Kosongkan Bangku Tengah Pesawat