Temui Pimpinan KPK, Sandiaga Uno Sanggupi Setor LHKPN 3 atau 6 Bulan Sekali
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 21 Januari 2021 14:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kamis, 21 Januari. Sandiaga menyanggupi melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik 3 atau 6 bulan sekali bila memang diminta.
“Bapak Direktur LHKPN yang baru akan memberikan bimbingan kepada kami, sesering apa yang harus kami laporkan mungkin 3 bulan atau 6 bulan, nanti bisa disampaikan,” ujar Sandiaga dalam pesan tertulis seperti yang disampaikan oleh tim khususnya pada Kamis, 21 Januari 2021.
Setelah ditunjuk sebagai menteri pada Desember 2020, Sandiaga belum melaporkan LHKPN-nya. Laporan harta kekayaan itu baru akan disetor pada Februari mendatang.
Menurut Sandiaga, pihaknya sedang menyiapkan data laporan kekayaan berbasis surat berharga dan harta lainnya. Ia menyebut, laporan penting disampaikan dalam 3-6 bulan secara berkala karena pasar saham terus bergerak fluktuatif.
Di samping itu, ia meminta lembaga antirasuah memperkuat pendampingan terhadap Kementeriannya untuk mencegah tindakan inkonstitusional, seperti gratifikasi. “Kami meminta pendampingan untuk LHKPN agar budaya kita untuk terus melaporkan LHKPN dan gratifikkasi bisa terinstitusionalisasi di Kemenparekraf,” ujar Sandiaga.
<!--more-->
Sandiaga menerangkan, pada 2021, Kementerian akan berfokus menjalankan program yang telah direncanakan agar tepat sasaran dan realisasinya sesuai dengan lini waktu yang telah disusun. Selain itu, Sandiaga mengungkapkan lembaganya akan segera menjalankan pendidikan anti-korupsi di Politeknik Pariwisata.
Menurut Sandiaga, pembelajaran anti-rasuah merupakan bagian dari budaya pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kompetensi Indonesia di level global. “Ini baguan dari culture di pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghadirkan sektor yang betul-betul bebas korupsi clean society,” ucapnya.
Adapun pendidikan anti-korupsi ini merupakan salah satu program yang disarankan KPK. Integritas di sektor pariwisata dinilai penting karena akan berdampak pada kinerja ke depan.
Sandiaga Uno mengungkapkan pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendorong pemulihan ekonomi nasional karena jumlah pekerja di dalamnya mencapai 34 juta orang. “Kami akan bergerak cepat, gerak bersama, bahwa kita gaspol dalam melakukan program yang membantu masyarakat tentunya dengan tata-kelola yang baik dan good governance, mempertahankan integritas transparansi, kapabilitas, dan awarness,” katanya.
Baca: Temui Menkominfo, Sandiaga Uno Keluhkan Sinyal di Wonosobo hingga Labuan Bajo