TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat realisasi pembangunan fasilitas pemurnian logam atau smelter tembaga oleh PT Freeport Indonesia baru mencapai 5,86 persen per Juli 2020.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menilai Freeport sudah melakukan upaya yang sungguh-sungguh meski realisasi pembangunan masih jauh dari target pelaksanaan, yakni 10,5 persen pada 2020.

"Sudah cukup banyak yang dilakukan, kami mengamati kegiatan yang ada di lapangan, dari penyiapan lahan, uji-uji geoteknik sudah dilakukan, amdal dan lain-lain. Secara umum walaupun di bawah target, kami melihat kesungguhan PT Freeport Indonesia dalam melakukan program ini," kata Ridwan dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat.

Ridwan merinci bahwa dalam progresnya, realisasi smelter katoda tembaga di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 5,86 persen dengan serapan 159 juta dolar AS.

Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Boeing Respons Sriwijaya Air Jatuh, Pendiri Freeport Wafat

Selain itu, Freeport juga membangun smelter precious metal refinery (PMR) yang realisasinya baru mencapai 9,79 persen dengan biaya 19,8 juta dolar AS. Realisasi ini juga masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 14,29 persen.

Meski belum mencapai sesuai target, pemerintah menegaskan bahwa Freeport wajib menyelesaikan pembangunan smelter dalam waktu 3 tahun yakni pada 2023, sesuai dengan Undang-Undang Minerba.

Namun demikian, pemerintah juga akan mempertimbangkan jika dalam perkembangannya terdapat kendala dan ada kemungkinan mundur dari target yang ditetapkan, mengingat kondisi aktivitas perekonomian yang belum pulih.

"Target selesai tahun 2023. Jika ada hal-hal perkembangan dalam perjalanannya, tentu kita tidak menutup mata dalam perkembangan itu. Target kita bukan untuk menghukum, menggagalkan. Target kita adalah membangun smelter," kata Ridwan.

Dalam pelaksanaan proyek smelter ini, Freeport juga diperbolehkan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain, karena kewajiban utama yang dinilai pemerintah adalah pembangunan smelter.