TEMPO.CO, Jakarta – Manajemen PT Istaka Karya (Persero) berharap produksi perusahaan bergerak ke arah yang menguntungkan atau profitable seusai Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjuk komisaris utama yang baru untuk perseroan. Erick mengangkat Sunanto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Istaka.

“Harapan perusahaan adalah dengan adanya komisaris utama yang baru akan memberikan semangat, yaitu energi yang bertambah untuk memperoleh produksi profitable sehingga dapat memajukan perusahaan BUMN yang memberikan kontribusi bagi Indonesia,” ujar Sekretaris Perusahaan Istaka Karya Yudi Kristanto saat dihubungi pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Di samping itu, Yudi mengatakan entitasnya berharap komisaris anyar mampu memajukan perseroan di tengah pandemi dan melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Menteri BUMN dengan baik.

Adapun Sunanto didapuk menggantikan komisaris utama sebelumnya, Hedy Rahadian yang memperoleh penugasan baru sebagai Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Yudi mengatakan pengangkatan Sunanto yang karib disapa Cak Nanto dilakukan pada 8 Januari 2021. Surat keputusan terkait penunjukan komisaris baru telah diserahkan oleh Asisten Deputi Sarana Prasarana Pembangunan mewakili Menteri BUMN.

Menurut Yudi, Cak Nanto telah bersilaturahmi dengan jajaran direksi melalui video konferensi sesaat setelah diangkat sebagai komisaris utama. “Rencananya Senin beliau akan mengunjungi kantor pusat Istaka Karya,” ucapnya.
<!--more-->
Dengan penunjukan Sunanto, berikut ini susunan Dewan Komisaris Istaka Karya.

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Sunanto
- Komisaris Anggota: Iswanto Sunaryo

Dalam sebuah diskusi pada 8 Oktober 2019, Sunanto mengatakan pihak oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua harus dikuatkan. "Bukan malah tarik ulur di antara parpol untuk mendapat jatah lebih," kata Cak Nanto dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta itu' di Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Oktober 2019. (Baca di sini)

Menurutnya, partai politiklah yang harus berkompromi tentang pembagian jabatan kekuasaannya, seperti dalam Kabinet Kerja Jilid II. Cak Nanto menilai, kursi menteri mesti dibagi secara proporsional dengan kader-kader politik yang memiliki kemampuan untuk mencapai target masa depan pemerintahan Jokowi.

"Ini saya kira jadi tantangan bagi Jokowi ke depan kalau mau dikonstruksi kepemimpinan ke depan tidak terdikte. Jokowi seperti yang menentukan tapi kelihatannya didikte oleh pendukungnya," katanya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Jejak Ketua Pemuda Muhammadiyah yang Ditunjuk Erick Thohir Jadi Komisaris BUMN