TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Istaka Karya (Persero). Pengangkatan Sunanto sebagai komisaris BUMN itu dilakukan pada Jumat, 8 Januari 2021.

“Dengan adanya komisaris utama yang baru, kami berharap ini akan memberikan semangat, yaitu energi yang bertambah untuk memperoleh produksi profitable sehingga dapat memajukan perusahaan BUMN yang memberikan kontribusi bagi Indonesia,” tutur Sekretaris Perusahaan Istaka Yudi Kristanto saat dihubungi pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Sebelum merambah karier di perusahaan pelat merah, Sunanto yang karib dipanggil Cak Nanto ini aktif di organisasi Muhammadiyah. Pria kelahiran Sumenep, 24 September 1980, tersebut sedari mahasiswa telah aktif di Ikatan Mahasiswa Mumahmmadiyah (IMM).

Pada 2004, saat masih menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) jurusan Syari’ah, dia didapuk sebagai Ketua Bidang Kader Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Mumahmmadiyah (IMM) Jawa Tengah. Pada saat yang sama, ia juga menjadi Ketua Umum DPD IMM hingga lepas jabatan pada 2009.

Pada 2008, Cak Nanto diangkat menjadi Ketua Bidang Hikmah Dewan Pimpinan Pusat IMM hingga 2010. Selanjutnya pada 2011, dia terdaftar sebagai Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah hingga 2014.

Jejak Cak Nanto di organisasi otonom Muhammadiyah beranjak ke level nasional sejak 2018. Menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang dipinang sebagai juru bicara kampanye calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kala itu, Cak Nanto pun terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah dalam muktamar ke XVII.
<!--more-->
Dalam pidatonya ketika terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto sempat menyinggung soal arah kaderisasi. Ia mengatakan PP Pemuda Muhammadiyah akan mengedepankan kebersamaan dan soliditas.

Dalam sebuah diskusi pada 8 Oktober 2019, Sunanto mengatakan pihak oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua harus dikuatkan. "Bukan malah tarik ulur di antara parpol untuk mendapat jatah lebih," kata Cak Nanto dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta itu' di Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Oktober 2019. (Baca di sini)

Menurutnya, partai politiklah yang harus berkompromi tentang pembagian jabatan kekuasaannya, seperti dalam Kabinet Kerja Jilid II. Cak Nanto menilai, kursi menteri mesti dibagi secara proporsional dengan kader-kader politik yang memiliki kemampuan untuk mencapai target masa depan pemerintahan Jokowi.

"Ini saya kira jadi tantangan bagi Jokowi ke depan kalau mau dikonstruksi kepemimpinan ke depan tidak terdikte. Jokowi seperti yang menentukan tapi kelihatannya didikte oleh pendukungnya," katanya.

Dua pekan lalu, Cak Nanto mengangkat soal isu-isu keberagaman. Menurut dia, saat ini Indonesia telah berusia ke-75 tahun dan sudah seharusnya membicarakan kesejahteraan, bukan perbedaan ideologi.

“Entah ada apa di bangsa kita sehingga masih bicara tentang perbedaan. Seharusnya kita sudah bicara tentang bagaimana membangun bangsa yang sejahtera, sejuk, aman, dan sebagainya,” kata dia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Ketua Pemuda Muhammadiyah Jadi Komisaris Utama Istaka Karya