TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin anggaran untuk kebutuhan vaksinasi tersedia dengan estimasi kebutuhan anggaran hingga Rp73 triliun.

“Kami mengikuti terus agar kebutuhan belanja terpenuhi,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual realisasi APBN 2020 di Jakarta, Rabu 6 Januari 2021.

Sri Mulyani menjamin setiap proses vaksinasi yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan mulai dari pemesanan, kontrak hingga pembayaran.

Dari estimasi kebutuhan dana itu, lanjut dia, sebesar Rp47 triliun di antaranya berasal dari sisa anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang dialihkan pada 2021 untuk menambah anggaran vaksinasi.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan menetapkan tujuh merek vaksin yang beredar di Indonesia yakni vaksin yang diproduksi Bio Farma, Sinovac, Sinopharm, Novavax, Astra Zeneca, Moderna, dan Pfizer and BioNTech.

<!--more-->

Saat ini, sudah ada tiga dosis vaksin Sinovac yang tiba di Tanah Air dan rencananya dalam waktu dekat sebanyak 15 juta dosis vaksin produksi Sinovac akan tiba dalam bentuk bahan baku.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah memiliki opsi realokasi anggaran apabila terjadi kekurangan anggaran untuk vaksinasi yang diperbolehkan dalam UU APBN 2021.

Namun opsi itu akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Di UU kami boleh melakukan perubahan realokasi asal tidak menambah defisit tetap di 5,7 persen,” katanya.

Saat ini, pemerintah sedang mendistribusikan vaksin Sinovac ke sejumlah daerah di Tanah Air sembari menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Rencananya, vaksinasi akan mulai dilakukan pada 13 Januari 2021 yang pertama kali akan disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Sebab Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 128,8 T dari Target