TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menyoroti melambungnya harga kedelai di awal 2021. Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan Riyono mengatakan persoalan kedelai bukanlah masalah baru.

Pasca terpilih sebagai Presiden periode 2014 - 2019, Riyono mengatakan Jokowi berjanji mewujudkan swasembada pangan, termasuk kedelai, pada 2016. "Janji Presiden Jokowi untuk swasembada kedelai 2016 sampai sekarang tidak terbukti dan gagal, memang mudah buat janji dan aturan. Faktanya pemerintah gagal mewujudkan," ujar Ketua DPP PKS bidang Tani Nelayan Riyono dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021.

Sejak awal 2020 hingga bulan Oktober menurut data BPS, Indonesia sudah mengimpor sebanyak 2,11 juta ton kedelai dengan total transaksi sebesar US$ 842 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar).

Sejak 2016 sampai 2018 impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton.

Ketergantungan kepada kedelai impor, menurut Riyono, membuat pemerintah tidak fokus dan serius mengurus petani kedelai. Ia menilai jika 70 - 80 persen kebutuhan kedelai dipenuhi dari impor, maka petani akan semakin terjepit dan malas berproduksi.

"Perkiraan produksi kedelai tahun 2019 sebesar 358.627 ton dan 2020 ditargetkan meningkat 7 persen menjadi 383.371 ton. Padahal kebutuhan kedelai nasional rata - rata 2,5 juta ton per tahun," ujar dia.
<!--more-->
Untuk itu, PKS meminta pemerintah lebih fokus dan mengendalikan impor pangan khususnya kedelai agar petani semangat dan mau menanam kedelai.

"Jangan korbankan petani dan pelaku UMKM tempe dan tahu dengan kebijakan impor yang terus tidak terkendali, fokus kepada peningkatan produksi dalam negeri dengan memberikan insentif produktif kepada petani," kata Riyono.

Dalam lain kesempatan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyiapkan rencana untuk menekan kenaikan harga kedelai yang melambung tinggi. Syahrul mengumpulkan unit-unit kerja kementerian lain dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan ketersediaan kedelai nasional secara lebih cepat.

"Tentu dengan langkah cepat Kementan hari ini bersama integrator dan berbagai pengembang kedelai, kami coba lipat gandakan kekuatan yang ada," kata Syahrul usai rapat di Kementerian Pertanian, Senin, 4 Januari 2020. "Yang paling penting ketersediaannya, bukan cuman harga."

Namun, ia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai langkah konkret percepatan persediaan itu. Menurutnya, kepastian produksi kedelai nasional harus menjadi jawaban dari kebutuhan yang ada.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Harga Kedelai Naik, KPPU Akan Panggil Kementan dan Pelaku Usaha