TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, meyakini masuknya Sandiaga Uno di Kabinet Indonesia Maju bisa menengahi kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sandiaga sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.

“Pak Sandiaga mungkin bisa menjembatani pusat dan DKI. Pak Sandiaga kan pernah jadi Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta),” tutur Faisal dalam webinar, Ahad, 3 Januari 2021.

Faisal menilai pemerintah pusat acap tak sejalan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani persoalan pandemi Covid-19. Di saat kasus Covid-19 semakin melonjak, pemerintah dianggap malah memperlonggar pembatasan sosial pada pelbagai kesempatan.

Selama pandemi Covid-19, beberapa kebijakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta kerap berlainan. Misalnya, pada Mei lalu, pemerintah pusat untuk pertama kali mengumumkan wacana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Padahal pada waktu itu, pemerintah DKI masih memberlakukan PSBB. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat pembatasan pergerakan orang dengan melarang mudik lokal ke Jabodetabek.

Kemudian pada September lalu, saat Anies menerapkan PSBB Jilid II, menteri-menteri justru mengkritik kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), misalnya.

<!--more-->

Ia mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menghadapi ketidakpastian karena pengumuman Anies soal PSBB jilid II. Airlangga menyindir perkara gas dan rem PSBB yang dilakukan Anies. Menurutnya, pengambilan kebijakan jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga public confidence. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," kata Airlangga.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan hal senada. Ia khawatir pelaksanaan PSBB penuh pada akhir kuartal III 2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur.

"(PSBB penuh) sedikit banyak akan mempengaruhi industri manufaktur, apalgi kalau diikuti provinsi-provinsi lain yang akan (ikut) menerapkan PSBB yang ketat. Tapi, yang perlu disampaikan, bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujarnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan pemberlakuan kembali PSBB penuh di Ibu Kota merupakan faktor baru. Maka itu, perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan drastis PSBB seperti pada kuartal II 2020.

"Kita harus berupaya mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan keduanya (kesehatan dan ekonomi). Kita harus menjaga keseimbangan (antara kesehatan dan ekonomi) sebaik-baiknya," katanya.

Baca: Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Faisal Basri: Buruk Muka Cermin Dibelah

FRANCISCA CHRISTY ROSANA