TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno mengajak pelaku usaha pariwisata di Bali mendiskusikan kendala yang dihadapi selama pandemi COVID-19, guna merumuskan langkah strategis ke depan.

“Saya ingin mendengar dari para pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan mengenai kendala yang dihadapi saat situasi yang penuh tantangan ini yaitu COVID-19,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Desember 2020.

Sandiaga mengerti bahwa seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata mengalami banyak kesulitan. Menurut dia, banyak masyarakat di Provinsi Bali yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, penghasilan berkurang, dan akhirnya makan dari tabungan.

"Selain itu, masuk sekarang ke periode manset (makan dari jual hasil aset). Oleh karena itu, kita harus pastikan gerak cepat, agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali ini bisa bertahan dengan kebijakan-kebijakan yang penuh dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ujar Sandiaga.

Chairman IINTOA (Indonesia Inbound Tour Operator Association), Paul Edmundus Talo mengatakan beberapa kendala yang dihadapi. Pertama pihaknya sudah 10 bulan tanpa bekerja, hanya mengeluarkan uang, karena sebagian pegawai masih tetap ada, walaupun sebagian telah dirumahkan.

“Pengeluaran jalan terus, sementara pemasukan tidak ada. Oleh karena itu, melalui Deputi Bidang Investasi Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo, kami berusaha meminta supaya ada dana hibah pariwisata untuk pelaku pariwisata lainnya seperti biro perjalanan yang mendatangkan wisatawan agar mendapat kesempatan untuk menerima dana hibah,” kata Paul.

Kedua, pihaknya mendambakan agar perbatasan segera di buka agar kegiatan pariwisata kembali aktif. Ia memahami bahwa kebijakan tersebut bukan hanya dari Kemenparekraf saja, tetapi harus bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait. "Namun, saya berharap melalui Bapak Menteri bisa memastikan lebih cepat hotel dan restoran, serta industri di sektor ini dapat terbantu dan bangkit lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Paul menjelaskan kendala yang ketiga adalah visa. Pihaknya mendambakan VoA (visa on arrival), contohnya negara yang dekat dengan Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia yang langsung membuka perbatasannya, sehingga mendatangkan wisatawan dengan VoAnya. Hal itu dinilainya sangat membantu pelaku usaha pariwisata.

Paul mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan lagi event Bali and Beyond Travel Fair, yang merupakan ajang promosi pariwisata terbesar di Indonesia. Event ini menjadi international marketplace yang akan diikuti para buyers di sektor pariwisata dari berbagai negara. Harapannya kegiatan ini dapat meraih peluang untuk mengembangkan kepariwisataan di Indonesia.

Rencananya, kegiatan itu akan berlangsung pada Juni 2021. “Oleh karena itu, kami berharap kesediaan Kemenparekraf untuk mendukung kami dalam melangsungkan event tersebut,” kata Paul.

Terakhir, Paul berharap dapat memperoleh data yang jelas. Ia ingin mengetahui berapa banyak biro perjalanan wisata yang dikeluarkan izinnya secara resmi oleh pemerintah. Karena pihaknya, ingin mengajak biro perjalanan wisata tersebut untuk bekerja sama dengan IINTOA.

Sementara itu, Ketua DPD Putri Bali Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi, Geindah mengatakan bahwa di daerah tujuan wisata (DTW), terkadang pihaknya merasa sedikit termarjinalkan dibanding dengan pelaku usaha hotel dan restoran. Salah satu contohnya bantuan dana hibah hanya ditujukan untuk pelaku hotel dan restoran.

“Padahal kami adalah sarinya dari pariwisata tersebut. Kami sangat menaruh harapan besar terhadap Kemenparekraf untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pekerja pariwisata di sektor dan tujuan wisata lainnya,” kata Geindah.

CAESAR AKBAR