Airlangga Hartarto Yakin 2021 Jadi Tahun Pemulihan Ekonomi Nasional

Kamis, 17 Desember 2020 11:00 WIB

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam acara Gerakan Kampanye Masker Nasional di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Agustus 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin 2021 menjadi tahun penuh peluang dan tantangan, serta tahun pemulihan ekonomi nasional dan global.

"Keyakinan ini didasari sinyal pemulihan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia," kata dia dalam diskusi virtual, Kamis, 17 Desember 2020.

Dia mengatakan perekonomian Indonesia telah melewati sisi terendah di triwulan III yang terkontraksi minus 3,49. Kendati begitu, kata dia, pertumbuhan tersebut lebih baik dari negara lain seperti Jerman, Filipina, Singapura, dan Meksiko yang terkontraksi lebih dari 4 persen.

Selain itu, surplus neraca perdagangan, surplus transaksi berjalan pada November ini mencerminkan getaran sektor usaha yang masih kuat dan optimis pada prospek perekonomian nasional.

Di sisi pasar keuangan, menurutnya, sentimen pasar membaik. Hal itu dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG telah tembus di atas 6.000 dan rupiah di Rp 14.100 per dolar Amerika Serikat.

"Keduanya kembali pada kondisi sebelum terjadinya Covid-19. Pemerintah melihat ini recovery yang positif di capital market," ujarnya.
<!--more-->
Airlangga menekankan pemerintah terus menjaga keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sedangkan dari segi kesehatan, kata dia, kedatangan vaksin menjadi game changer yang diharapkan meningkatkan kepercayaan publik untuk bisa melakukan konsumsi atau spending kembali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun, dia menuturkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan PEN sebesar Rp 695,2 T. Pemerintah terus melakukan dorongan dari segi anggaran sebesar Rp 372,3 triliun di 2021. Alokasi anggaran itu, kata dia, disiapkan untuk mendorong percepatan program yang menciptakan lapangan pekerjaan. Strategi lain untuk menciptakan lapangan kerja, kata dia, adalah dengan Undang-undang Cipta Kerja.

"Dengan berbagai kombinasi kebijakan ini diharapkan pertumbuhan ekonomi di 2021 bisa mencapai 4,5 persen hingga 5,5 persen dan inflasi dijaga di 3 persen," kata dia.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Airlangga Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV -2 Persen hingga 0,6 Persen

Berita terkait

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

2 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

9 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

11 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

22 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

3 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

3 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

4 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

7 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

7 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya