Tanggapi Luhut, Aprindo Minta Jam Operasional Retail Modern dan Mal Tak Dibatasi

Reporter

Bisnis.com

Rabu, 16 Desember 2020 08:10 WIB

Ilustrasi pengamanan pusat perbelanjaan jelang perayaan Natal. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey berharap peretail anggota Aprindo dapat diberikan kelonggaran untuk tetap beroperasi sesuai jam normal.

“Aprindo berharap pemerintah pusat maupun daerah, kiranya bijaksana dalam mengambil langkah tepat untuk melakukan keseimbangan 'gas & rem' penanggulangan Covid-19 dan menggerakkan ekonomi secara paralel, dengan di antaranya mengizinkan agar peritel modern dan mal diberikan kesempatan untuk tetap beroperasi secara normal.” tuturnya kepada Bisnis, Selasa, 16 Desember 2020.

Sebelumnya Luhut mengatakan pemerintah mengambil opsi pengetatan aktivitas masyarakat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat pada libur akhir tahun.

“Pengetatan masyarakat secara terukur meliputi WFH 75 persen, pelarangan perayaan tahun baru diseluruh provinsi, dan pembatasan jam operasional mall, restoran, tempat hiburan sampai pukul 19.00 untuk Jabodetabek dan 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng dan Jatim," ujarnya.

Roy meminta peretail modern diberi kelonggaran dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, retail modern saat ini bukan klaster pandemi Covid-19 karena retail modern memiliki komitmen untuk konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 bagi masyarakat dan para pekerja peritel modern.
<!--more-->
Kedua, memberikan kesempatan bagi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya di masa liburan hari besar keagamaan nasional (Natal) dan tahun baru.

Ketiga, November–Desember ini peretail modern sedang berusaha bangkit untuk meningkatkan omzet yang turun tajam di kurun waktu 9 bulan terakhir. Pada masa puncak April – Juni 2020 (Ramadan, Lebaran, dan libur sekolah) merupakan gelombang I keterpurukan omzet yang drastis.

Keempat, jika jam operasional retail modern dibatasi di akhir tahun 2020, ini akan merupakan pukulan gelombang kedua dari keterpurukan bagi pelaku usaha peretail modern berikut para pemasoknya (supplier) yang terdiri dari manufaktur dan para UMKM yang menjajakan produknya di gerai ritel modern anggota Aprindo. Hal ini dikhawatirkan berujung terhadap pengendalian biaya operasional yang akan sangat ekstrem dan memprihatinkan dengan penutupan gerai yang tidak mampu beroperasi, yang terus akan berimbas kepada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang memberikan multiplier effect tergerus nya daya beli kembali secara signifikan.

Kelima, peretail modern anggota Aprindo siap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi serta meningkatkan protokol kesehatan dalam pencegahan penanggulangan Covid-19 dan upaya menggerakkan ekonomi dari keterpurukan akibat pandemi.

BISNIS

Berita terkait

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

9 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

10 jam lalu

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan layanan internet milik Elon Musk, Starlink mulai menawarkan layanannya untuk masyarakat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

1 hari lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

2 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

2 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

2 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya