TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G Plate menyebut pembangunan pusat data nasional pemerintah terus dipercepat. Salah satunya karena pemerintah saat ini menggunakan terlalu banyak aplikasi dalam menjalankan berbagai urusan kenegaraan.

Total, kata Johnny, ada 24.700 aplikasi yang digunakan oleh pemerintah. "Ini terlalu banyak, mengakibatkan inefisiensi," kata Johnny dalam acara US-Indonesia Investment Summit pada Jumat, 11 Desember 2020.

Banyaknya aplikasi yang digunakan ini membuat biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya menjadi sangat besar. Untuk itu, pembangunan pusat data nasional terus dikebut agar bisa selesai pada 2023.

Menurut Johnny, pembangunan pusat data nasional pemerintah ini juga merupakan bagian dari kebijakan satu data. Ia mengatakan, nantinya pusat data nasional ini akan memiliki spesifikasi yang cukuo besar. "Ini spesifikasinya tier empat," kata dia.

Sebelumnya, Johnny juga sudah mengatakan bahwa pusat data nasional ini juga menyangkut beberapa hal sensitif. Contohnya adalah data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data keuangan, hingga data-data kesehatan.

Nantinya, akan ada juga Peraturan Menteri yang memberi petunjuk kepada investor-investor yang ingin berinvestasi terkait dengan pusat data nasional ini. Menurut Johnny, beleid ini akan memenuhi semua kepentingan. "Baik perlindungan data terhadap pemilik data, keamanan data, hingga kedaulatan data," kata dia.

Baca: BRTI Bubar, Menkominfo Jamin Pemerintah Independen dan Terbuka Susun Regulasi