Ingatkan Soal Korupsi, Sri Mulyani: Uang Sangat Powerful dan Bisa Menggoda

Kamis, 10 Desember 2020 13:03 WIB

Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menjabat Menteri Keuangan periode 2019 - 2024. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan jajarannya di kementerian agar tidak terjerembab dalam praktik korupsi. Dia mengatakan sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan dihadapkan dengan tantangan besar lantaran setiap hari berhubungan dengan anggaran.

“Kita bendahara negara, kita tiap hari berhubungan dengan uang, kita tahu uang sangat powerful dan bisa menggoda manusia,” ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti-korupsi yang ditayangkan secara virtual di YouTube Kementerian Keuangan, Kamis, 10 Desember 2020.

Mantan Direktur Bank Dunia itu menerangkan Kementerian Keuangan telah memperkuat integritas institusi dengan berbagai strategi untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Salah satunya melalui sistem yang transparan. Transparansi terjadi untuk semua kebijakan, termasuk dalam promosi dan rotasi jabatan.

Bila dalam sebuah unit muncul persepsi adanya tindak rasuah, Sri Mulyani mengatakan persoalan itu akan langsung dibahas dalam sebuah rapat pimpinan. Kementerian lantas akan melihat apakah persepsi muncul karena adanya hal yang tidak transparan atau persoalan lain yang menjurus ke praktik korupsi.

Di samping tata kelola internal, Sri Mulyani mengatakan pejabat-pejabat kantor-kantor Kementerian Keuangan baik pusat maupun di daerah harus terbuka, termasuk dalam hal menerima tamu. “Buka kantor setransparan mungkin agar anak buah melihat kalau harus menerima tamu, kita tahu kita menerima siapa sedang membicarakan apa,” katanya.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengimbuhkan, merupakan institusi yang besar dengan jumlah jajaran mencapai 87 ribu. Karena itu, kunci kekuatan integritas dipegang oleh para pemimpin kantor, baik kepala unit, kepala seksi, maupun kepala patroli Bea Cukai di lapangan.

“Anda adalah pimpinan pertama yang dilihat anak buahnya. Kalau kelihatan mulai goyang, tergoda, teledor, lengah, mereka akan melihat itu,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun meminta pejabat di Kementerian Keuangan meningkatkan manajemen risiko untuk mencegah praktik rasuah. Dia juga menugaskan inspektorat jenderal Kementerian Keuangan membuat survei persepsi integritas setiap tahun.

Berdasarkan survei yang digelar pada 2019, Kementerian Keuangan memperoleh skor 91,41. Skor ini naik dari 2018 yang sebesar 87,65.

“Meski skor sudah bagus, kita perlu melakukan pencegahan korupsi. Jangan sampai kecelakaan terjadi baru direspons. Pengendalian harus yang terbaik,” kata Sri Mulyani.

Baca:

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

6 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

12 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

21 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

1 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya