Jusuf Kalla Ingatkan Masalah Distribusi Vaksin Covid-19 di Indonesia
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Rabu, 9 Desember 2020 14:58 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kedatangan vaksin Covid-19 menjadi harapan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kata dia, jangan lupa bahwa yang perlu divaksinasi ada masuk 270 juta penduduk.
"Kalau yang divaksinnya harus 200 juta dua kali berarti harus 400 juta suntikan. Kalau orang bisa nyuntik 1 juta sehari, itu berarti 1,5 tahun," kata Jusuf Kalla dalam seminar virtual Indef, Rabu, 9 Desember 2020.
Meski vaksin saat ini sudah ada di Indonesia, namun kata dia, masih kendala dalam distribusinya nanti. Terutama, kendala dalam sistem logistik Indonesia.
"Karena kita negara kepulauan, tidak semudah Malaysia. Kita negara kepulauan terpisah, logistiknya menjadi tantangan," kata JK.
Padahal, kata dia, salah satu penyebab utama krisis ekonomi saat ini adalah krisis kesehatan. Namun, masih banyak masalah sebelum mengatasi krisis kesehatan, untuk menjamin ekonomi kembali baik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 1,2 juta vaksin Covid-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Ahad malam, 6 Desember 2020.
<!--more-->
Vaksin tersebut diimpor dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, Cina, dalam bentuk vero cell dengan nama penerima PT Bio Farma (Persero).
Vaksin tersebut, menurut Sri Mulyani, dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram, sesuai dengan kode impor AWB PEK99463221. Jumlah vaksin yang diimpor, menurut dokumen, adalah 1,2 juta vial 1 dosis vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin untuk contoh pengujian.
Menteri Badan Usaha Milik negara Erick Thohir mengatakan vaksinasi akan dilakukan sesudah didapatkannya izin Badan Pengawas Obat dan Makanan dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. "Rencananya akan tiba di bulan Januari tahun depan," ujar dia.
Nantinya, vaksinasi akan dilakukan dengan dua jenis, yaitu vaksinasi yang dibayari pemerintah dan vaksinasi mandiri. Vaksin Mandiri ditargetkan untuk masyarakat mampu, dan untuk itu, pemerintah akan bekerja sama dengan Kadin dan asosiasi pengusaha lainnya.
Baca: Jusuf Kalla: Dewan Masjid Tolak Seruan Jihad dalam Kumandang Azan
HENDARTYO HANGGI