Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) saat meninjau fasilitas produksi vaksin Covid-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2020. Erick yang juga sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memastikan bahwa Bio Farma siap dan sanggup memproduksi vaksin Covid-19 hingga 250 juta dosis setahun. ANTARA/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyiapkan strategi komunikasi publik terkait vaksin Covid-19 untuk mendukung keberhasilan vaksinasi Covid-19.
Dalam Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020 secara daring di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020, ia mengatakan Kementerian BUMN selain bersiap mendukung program vaksin mandiri bersama ekosistem kesehatan BUMN dan swasta, juga menyiapkan arsitektur sistem informasi.
Pemerintah dikatakannya menjadikan elemen komunikasi publik sebagai kunci dari keberhasilan program vaksinasi dan vaksinasi mandiri. Sejauh ini KPCPEN pun melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana untuk menghadirkan vaksin Covid-19 dan vaksinasi.
"Strategi dan berbagai inisiatif komunikasi publik tengah dilakukan, tidak hanya menggunakan media arus utama, juga media sosial untuk narasi proaktif mau pun menangkal misinformasi," tutur Erick Thohir.
Dalam menyampaikan informasi mengenai vaksin Covid-19, pihaknya pun melakukan sinergi pentahelix dengan melibatkan para gubernur, bupati dan wali kota serta merangkul tokoh agama, ahli, lembaga dan pengusaha.
Ia pun menekankan pentingnya sistem informasi satu data yang mengintegrasikan data dan platform dari berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari BPJS, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika. <!--more--> Menurut dia, satu data vaksinasi dapat mencegah timbulnya zona abu-abu atau munculnya oknum yang ingin menyalahgunakan vaksin untuk keuntungan sendiri.
Dalam satu data vaksinasi, ia menegaskan rahasia pribadi harus diproteksi oleh negara. "Semua hal ini, visi, lompatan, kebijakan, inovasi, solusi, manfaat dan dampak perlu dinarasikan dan dikomunikasikan kepada publik," tutur Erick Thohir.
