Adik Prabowo: Susi Pudjiastuti Keliru Larang Ekspor dan Budidaya Lobster
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Kodrat Setiawan
Jumat, 4 Desember 2020 21:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris PT Bima Sakti Mutiara, yang juga adik kandung dari Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan sangat mendukung kebijakan budidaya dan ekspor lobster. Dia menilai kebijakan Susi Pudjiastuti saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melarang ekspor benih lobster keliru.
"Sangat setuju (budidaya dan ekspor lobster). Kami mau Indonesia jadi superpower, adikuasa kelautan. Masak kita serahkan kepada Vietnam, saya enggak rela, saya enggak setuju," ujar Hashim dalam konferensi pers, Jumat, 4 Desember 2020.
Karena itu, ia menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti, yang melarang ekspor dan budidaya lobster adalah kebijakan yang keliru. Terlebih ia menilai Indonesia punya potensi produk kelautan yang sangat besar.
"Maka, kebijakan menteri lama sangat keliru. Menteri lama melarang budidaya lobster, bukan hanya ekspor. Budidaya lobster juga dilarang. Itu keliru, Susi keliru menurut saya. Bukan hanya saya, pakar juga merasa keliru," tutur Hashim.
Hashim mengatakan pelarangan budidaya dan ekspor itu justru banyak merugikan nelayan. Ia mengklaim dapat masukan dari para pakar.
"Banyak nelayan ditangkap, usaha budidaya nelayan miskin itu ditutup. Di Jawa Barat , Jawa Timur, NTT, NTB. Jadi itu keliru. Dengan demikian Saya setuju ekspor lobster, dan juga teripang itu keunggulan Indonesia," tutur Hashim.
<!--more-->
Karena itu, ketika Susi digantikan oleh Edhy Prabowo pada periode kedua Presiden Joko Widodo, Hashim pun mengakui bahwa telah mengusulkan agar politikus Gerindra itu bisa membuka keran budidaya dan ekspor lobster.
"Kami ajukan dan waktu itu saya ketemu Pak Edhy tahun lalu, saya bilang, 'Ed berapa kali saya wanti-wanti saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya'," ujar Hashim.
Ia meminta agar tidak ada monopoli dalam hal ekspor lobster tersebut. Kalau perlu, ujar Hashim, izin budidaya dan ekspor tersebut diberikan kepada seratus perusahaan, kelompok tani hingga koperasi.
"Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, dan kami tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Sudah berkali-kali saya sampaikan," tutur Hashim.
Keran ekspor benur dibuka Edhy pada 4 Mei 2020 lewat Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Penerbitan aturan ini menganulir berlakunya larangan yang diterbitkan KKP era Susi Pudjiastuti lewat Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.
Pada bulan Mei pula, Hashim mengatakan perusahaannya mengajukan izin untuk budidaya lobster. Sebulan setelahnya, perusahaannya pun mendapakan surat penetapan budidaya lobster. Namun, belum mendapat izin ekspor benur lobster.
<!--more-->
"Sampai saat ini kami belum dapat izin lobster dan belum melakukan ekspor lobster," ujar Hashim.
Terkait kebijakan benur Lobster, Susi Pudjiastuti pernah menjawab tantangan debat Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali soal pembukaan ekspor benih lobster. Susi meminta Effendi berdebat dengan nelayan.
“Suruh debat sama nelayan namanya Rahman,” kata Susi dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin, 30 November 2020. Susi tidak menjelaskan latar belakang nelayan yang disebut.
Beberapa waktu lalu, Susi mengunggah sebuah berita tentang Effendi yang berisi polemik benur. Effendi pun menantang Susi berdebat untuk menjawab cuitan itu.
“Di media sosial ada kalimat apakah Effendi masih berani diskusi dengan Bu Susi setelah penangkapan (Edhy Prabowo). Saya siap diskusi. Ayo di mana, apakah di DPR, di media, mudah-mudahan Bu Susi hadir,” katanya dalam webinar bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Effendi akan memberikan masukan terhadap Susi terkait ekspor benih lobster berdasarkan kajiannya. Sebab dalam dua tahun terakhir, dia mengaku mendalami program ini secara serius.
Berdasarkan informasi yang ia himpun, Effendi mengatakan selama Susi menyetop ekspor benur, penyelundupan terhadap komoditas itu masih terus terjadi. Eksportir, kata dia, mengirimkan benih melalui Singapura ke negara-negara tujuan seperti Vietnam.
Juni lalu, Susi Pudjiastuti menyebut kebijakan pemerintah mengizinkan kembali perdagangan bayi lobster akan merugikan baik dari sisi pasar maupun ekosistemnya. Sebab, kata Susi, jumlah tangkapan lobster dewasa akan berkurang.
Menurut Susi, langkah untuk tidak memperdagangkan benih lobster merupakan upaya menjaga sumber daya laut. Indonesia akan menjadi negara maritim yang besar seandainya dapat mengelolanya. “Di laut, Anda harus menjaga, mencintainya. Bukan ditambang. Kita tinggal ambil dengan cara yang benar,” ucapnya.
CAESARAKBAR | FRANCISCACHRISTY
Baca juga: Susi Pudjiastuti Khawatir Nasib Benih Lobster seperti Bawang
