Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan telah bertemu dengan Penasehat Perdana Menteri Jepang, Izumi Hiroto di Kantor Perdana Menteri Jepang pada Kamis, 3 Desember 2020. Pertemuan ini untuk meraih dukungan atas pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau dikenal sebagai Nusantara Investment Authority (NIA). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI Heri Akhmadi. (sumber: Kemenko Maritim)
TEMPO.CO, Tokyo - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan komitmen investasi dari Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Maeda Tadashi untuk pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
“JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar US$ 4 miliar (Rp 57 triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan the US International Development Finance Corporation (DFC) – Lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat," kata Luhut dalam siaran pers KBRI Tokyo Jepang, Jumat, 4 Desember 2020.
Luhut didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI Heri Akhmadi melanjutkan lawatan di Tokyo pada Jumat. Mereka melakukan pertemuan maraton dengan Gubernur JBIC serta tidak kurang dari 20 investor potensial Jepang lainnya di bidang finance dan energi.
“JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut Nusantara Investment Authority (NIA). Dukungan dari JBIC dan Pemerintah Jepang tentunya akan memperkuat ikatan kerja sama strategis Indonesia – Jepang, dan semakin menarik sektor swasta Jepang lainnya berinvestasi di Indonesia”, ungkap Heri Akhmadi.
Komitmen yang disampaikan oleh Gubernur JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis. Harapannya investasi JBIC dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2021.
“Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut tentunya akan semakin percepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia,” kata Erick Thohir. <!--more--> Luhut dan Erick dijadwalkan langsung bertolak ke Abu Dhabi dan Saudi Arabia pada Sabtu, 5 Desember 2020, guna menjajaki dukungan untuk pembentukan NIA kepada pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan terpisah, Luhut dan Erick bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Kajiyama Hiroshi.
Luhut menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan kepastian hukum kepada investor Jepang. “Dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, tentunya peraturan perpajakan Indonesia akan semakin baik,” kata Luhut.
Sejumlah agenda strategis kerja sama bilateral Indonesia – Jepang turut diangkat Luhut dalam pertemuan tersebut termasuk komitmen Jepang untuk realisasikan MRT Jakarta Fase 2 (dua) tepat waktu.
Agenda perubahan iklim juga menjadi pembahasan dalam pertemuan. Jepang berharap Indonesia dapat mendukung target Jepang untuk mencapai “Carbon Neutral” pada 2050. “Kami siap dukung pencapaian SDGs Indonesia melalui teknologi Jepang. Proyek Carbon Capture Storage yang tengah dibangun di Gundih, Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk komitmen Jepang,” kata Kajiyama.
