Luhut Anggap Kebijakan Edhy Prabowo Soal Ekspor Benih Lobster Tidak Salah

Jumat, 27 November 2020 20:11 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat pertama bersama pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat, 27 November 2020. Dalam rapat tersebut, mereka mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster yang kemudian menjerat menteri sebelumnya, Edhy Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

"Kalau dari peraturan yang ada, Permen (Peraturan Menteri) yang dibuat, tidak ada yang salah," kata Luhut yang kini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 27 November 2020.

Pernyataan ini disampaikan Luhut setelah mendapatkan informasi dari sejumlah pihak yang hadir. Salah satunya dari staf khususnya sendiri di bidang hukum, yaitu Lambok. Lalu, dari Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar.

Luhut pun mengatakan program ekspor benih lobster ini dinikmati semua masyarakat. Tapi, dia membenarkan bahwa kebijakan ini dihentikan untuk sementara waktu, selama proses evaluasi. "Kami evaluasi, apakah dilanjutkan atau tidak," kata dia.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Edhy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

Selain Edhy, ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. "KPK menetapkan 7 orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 25 November 2020.
<!--more-->
Awalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019) Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster. Pada 5 Mei 2020, atau 7 bulan setelah dilantik menggantikan Susi, Edhy mengizinkan ekspor lobster dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Peraturan itu berlaku sampai saat ini

Meski demikian, Luhut mengatakan hasil evaluasi menunjukkan ada mekanisme yang salah yaitu soal monopoli. Ini adalah monopoli menyangkut layanan kargo ekspor benih lobster, yang sudah muncul sejak penyusunan regulasi ekspor komoditas itu pada Desember 2019 hingga Mei 2020.

Dalam rapat, Luhut pun meminta keseluruhan program ekspor lobster ini dievaluasi dan dilaporkan pekan depan. "Kalau bagus ya kami lanjutkan," kata Luhut.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga:
Luhut: Saya Tahu Edhy Prabowo Itu Sebenarnya Orang Baik

Berita terkait

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

16 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

18 jam lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

1 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

2 hari lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

2 hari lalu

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

5 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

5 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

6 hari lalu

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.

Baca Selengkapnya