TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Hery Gunardi guna membahas perkembangan rencana penggabungan (merger) tiga bank syariah, Senin siang, 23 November 2020.

"Jadi dibahas mengenai seperti apa pengembangan bank merger dari tiga bank yang akan dimerger yang Insya Allah pada bulan Februari (2021) yang akan datang itu diperkirakan sudah mulai beroperasi," ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya.

Rencana pengabungan tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, terus dimatangkan oleh Kementerian BUMN.

Salah satu fokus yang dibicarakan, menurut Masduki, adalah orientasi bagaimana bank hasil merger tersebut bisa menjadi bank besar yang akan bermain di tingkat korporat.

"Strateginya kan antara lain bagaimana bank itu nanti bisa bergerak ke luar negeri, terutama di Timur Tengah, sehingga dengan demikian, bisa membawa dana-dana besar, yang berupa dana-dana yang cocok dengan agama Islam, syariah," ujarnya.

Artinya, lanjut Masduki, diharapkan para korporat baik nasional maupun internasional yang selama ini banyak berorientasi pada pembiayaan konvensional melalui bank konvensional bisa juga memanfaatkan bank syariah. Namun demikian, bank syariah yang telah besar nanti, juga diharapkan tetap bermain di level usaha mikro.
<!--more-->
"Kalau bank syariah yang sudah besar ini, dengan modal 220-an triliun sudah bermain di korporat, bukan berarti dia tidak bermain di yang kecil juga. Jadi tetap bermain di mikro juga, bahkan Wapres meminta supaya bank wakaf mikro juga dibesarkan," kata Masduki.

Saat disinggung awak media mengenai masalah yang dihadapi dalam merger tiga bank syariah tersebut, Masduki menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan Dirut Bank Syariah Mandiri, berbagai kendala yang ada dapat diantisipasi dengan baik melalui berbagai tahapan, termasuk di dalamnya komitmen untuk tidak melalukan pengurangan pegawai.

"Memang salah satu komitmen sudah dipastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak ada pengurangan pegawai, dan itu sudah menjadi komitmen," katanya.

BISNIS