TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi di dalam sebuah forum bisnis Asia Pasifik menjanjikan peraturan pelaksanaan Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja akan diselesaikan secepat-cepatnya sehingga manfaat dari perbaikan regulasi dapat segera dirasakan oleh dunia usaha.

“Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya,” kata Presiden secara virtual dalam APEC CEO Dialogues 2020 yang disaksikan di Jakarta, Kamis, 19 November 2020.

Dengan reformasi regulasi dan birokrasi itu, kata Presiden, maka akan timbul daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pula, dia mengundang para pengusaha dan pimpinan perusahaan di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang usaha berkat adanya UU Cipta Kerja di Indonesia.

“Saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari UU Omnibus Law yang baru saja disahkan ini,” ujar dia.

Sebelumnya di tempat terpisah Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua peraturan turunan UU Cipta Kerja, berbentuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden.

Susiwijono mengatakan pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat lebih aktif memberikan masukan. Hal itu karena aturan tingkat PP dan Perpres akan mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja.
<!--more-->
Aturan turunan UU Cipta Kerja ini juga akan menguraikan lebih detail dan lebih lengkap untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

“Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua rancangan PP dan rancangan Perpres turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif,” kata Susiwijono.

Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja pada 2 November 2020, yang sebelumnya telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

ANTARA

Baca juga: 15 Organisasi Sipil Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MK