TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku industri kesehatan menawarkan diri untuk membantu pelaksanaan program imunisasi vaksin Covid-19. Mereka menanti rencana detil pemerintah agar dapat memulai persiapan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi, Dorojatun Sanusi, menawarkan kerja sama penyediaan rantai dingin untuk distribusi vaksin. "Tidak ada satu pun yang bisa memasok untuk ratusan juta dosis ke berbagai macam tempat sendirian," katanya kepada Tempo, Rabu 18 November 2020. Dengan memanfaatkan fasilitas perusahaan farmasi swasta, jangkauan distribusi akan lebih luas dan merata.

Kerja sama ini juga dipercaya dapat meringankan biaya investasi perusahaan pelat merah untuk menambah fasilitas rantai dingin. "Setelah pandemi katakanlah sudah dapat dikendalikan, fasilitas yang dibangun dengan mahal berpotensi idle," ujar dia.

Dorojatun menuturkan, pemerintah perlu segera duduk bersama pengusaha farmasi, rumah sakit, klinik hingga pihak lain yang mungkin terlibat dalam proses imunisasi. Dari diskusi tersebut pemerintah bisa mengetahui kesiapan vaksinasi. Di sisi lain, pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk bersiap.

Asosiasi Klinik Indonesia, Eddi Junaidi, merupakan salah satu yang menanti pertemuan tersebut. Dia memiliki banyak pertanyaan mengenai pelaksaaan imunisasi. "Terkait fasilitas penyimpanan misalnya, apakah akan dibantu pemerintah atau tidak," katanya.

<!--more-->

Pasalnya tak semua klinik memiliki pendingin untuk menyimpan vaksin lantaran tidak banyak klinik yang melayani pemberian vaksin. Sementara itu pengadaan barang baru membutuhkan investasi yang besar.

Eddi juga ingin mengetahui skema pengadaan vaksin oleh klinik. Selama ini klinik mendapatkan anti virus dari puskesmas setempat. Terkait vaksinator, asosiasi juga masih perlu mencari sumber daya manusia dan melatihnya.

Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Noor Arida Sofiana, menyatakan baru mendapat sosialisasi secara umum dari Kementerian Kesehatan pekan lalu terkait program imunisasi. "Ini akan dilanjutkan dengan persiapan dan pelatihan," katanya. Namun pihaknya masih menanti petunjuk dan teknis penyimpanan hingga pemberian vaksin.

Arida menuturkan, setiap rumah sakit yang telah berpartisipasi dalam program imunisasi pemerintah selama ini memiliki fasilitas dasar penyimpanan vaksin. Namun anti virus Covid-19 merupakan barang baru dan berpotensi membutuhkan penanganan hingga pengawasan yang berbeda. Itu sebabnya tenaga kesehatan harus mempelajari dan memahami produknya terlebih dahulu.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan imunisasi Covid-19 akan diberikan kepada 107 juta orang berusia 18-59 tahun. Satu orang rencananya akan menerima dua dosis sehingga total kebutuhannya mencapai 214 juta dosis. Dengan mempertimbangkan potensi kerusakan vaksin hingga 15 persen, pemerintah akan mengadakan 246 juta dosis vaksin.

<!--more-->

Sebanyak 30 persen dari total dosis akan didistribusikan langsung oleh pemerintah. Sementara itu 70 persen dosis vaksin akan disalurkan melalui PT Bio Farma dalam program vaksin mandiri. "Tahap imunisasi program pemerintah akan menggunakan sistem saran distribusi yg sama dengan pelayanan imunisasi rutin yang sudah berjalan," katanya.

Distribusi hingga ke daerah dapat dikerjakan bersama dengan fasilitas kesehatan termasuk milik swasta. Dia menyatakan telah melatih 23.145 tenaga kesehatan untuk melakukan imunisasi.

Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan telah mengidentifikasi klinik dan rumah sakit yang dibutuhkan untuk program imunisasi. Fasilitas penyimpanan dan pengiriman telah dipersiapkan seperti Cold Room berkapasitas 905 meter kubik dan pendingin 49 ribu meter kubik dengan suhu 2-8 derajat celsius.

Selain itu terdapat 61 truk berpendingin dengan suhu yang sama dan dilengkapi sensor pada pintunya. Saat ini pemerintah tengah merancang platform digital untuk memastikan kelancaran distribusi ratusan juta dosis vaksin itu.

"Menurut saya tantangan distribusi vaksin lebih besar dari pengadaan vaksin karena dilakukan secara masif dalam waktu singkat," katanya. Selain memastikan pemberian vaksin tetap sasaran, pemerintah juga harus menjaga kualitasnya dan memantau perkembangan penerima vaksin.

Sistem tersebut dikembangkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Bio Farma (Persero) untuk memantau kegiatan imunisasi sejak dari pengadaan hingga pengawasan usai vaksinasi. Dia berharap program ini siap diuji coba pada Desember 2020. Targetnya program sudah bisa digunakan tahun depan.

Baca: Erick Thohir Tunjuk Tim Kampanye Jokowi, Zuhairi Misrawi, Jadi Komisaris BUMN

VINDRY FLORENTIN