TEMPO Interaktif, Jakarta:Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempailitkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah potensial mengesankan bahwa setiap perusahaan Indonesia rentan terhadap risiko. Meski begitu, pemerintah tidak dapat turut campur dalam keputusan pengadilan tersebut. Hal tersebut ditegaskan Menteri Keuangan Boediono ketika menjadi pembicara tamu dalam Improving Makro Economic Indicator : Temporary Or Sustainable di Financial Club Jakarta, Jumat (28/6) sore. Secara pribadi Boediono mengaku sangat peduli interpretasi dari pengadilan niaga yang mendasarkan pada hukum perusahaan. Dari keputusan pemailitan tersebut, Boedono mengharapkan agar Mahkamah Agung (MA) melakukan pengkajian ulang terhadap keputusan pengadilan niaga. Permasalahan tersebut, menurut Boediono, dengan jelas menunjukan perlunya tindak lanjut dari reformasi pengadilan niaga, praktek asuransi, dan undang-undang kepailitan. Ia pun mengaku sangat memahami proses investigasi dari kejadian ini mulai dari pengamatan hingga dakwaan atas kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Boediono menekankan, kasus Manulife ini mengingatkan pada skandal akuntansi yang terjadi di Amerika Serikat, baru-baru ini. Oleh karena itu pemerintah bertekad untuk memperbaiki sistem dan mengedepankan check and balance. "Bagaimanapun setiap negara memiliki sistem yang unik dan kesempatan dan batas-batas pengertian antar negara, beda satu dengan yang lain," katanya. Kejadian yang cukup mengecewakan ini, kata Boediono, telah merusak keinginan pengusaha Indonesia atau investor asing yang tinggal di Indonesia dalam melakukan usahanya. Pihak pemerintah, katanya, bertekad dengan segala upaya untuk memberikan kebijakan ekonomi yang baik. Indikator positif ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi di Indonesia bisa bergairah kembali. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)