TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat luar biasa. Menurut dia, ini mengacu pada riset Google, Temasek, dan Bain & Company yang menaksir potensinya mencapai US$ 133 miliar pada 2025, dari US$ 40 miliar pada 2019.

"Tapi potensi ini tidak akan bisa menjadi sesuatu yang konkret apabila kami tidak membangun berbagai necessary condition," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia Fintech Summit secara virtual pada Rabu, 11 November 2020.

Riset ini sudah dirilis Google tahun lalu dengan judul e-Conomy SEA 2019. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang masif di Indonesia menjadi potensi unik yang tidak bisa didapatkan negara lain.

Melansir riset tersebut, ada empat subkategori ekonomi digital, dan prediksi pertumbuhannya dari 2019 ke 2025. Rinciannya yaitu:

1. E-commerce tumbuh dari posisi US$ 12,2 miliar menjadi US$ 21 miliar pada 2025

2. Ride hailling tumbuh dari US# 2,3 miliar menjadi US$ 6 miliar

3. Online media naik dari US$ 2,7 miliar menjadi US$ 4 miliar.

4. Online travel dari US$ 8,6 miliar tahun lalu menjadi US$ 10 miliar.

Sri Mulyani menambahkan bahwa World Economic Forum (WEF) juga telah mengatakan bahwa potensi ekonomi digital ini bisa diperoleh Indonesia dengan menyelesaikan empat isu: infrastruktur, sumber daya manusia, institusi, dan regulasi.

Untuk itulah, anggaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan digenjot tahun depan. Pada 2021, Sri Mulyani sudah menyediakan anggaran Rp 413 triliun untuk infrastruktur dan Rp 30 triliun untuk TIK.

<!--more-->

Uang ini akan digunakan untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) di lebih dari 5000 desa. Selama ini, kata Sri Mulyani, masih ada 12 ribu desa yang belum terkoneksi dengan TIK.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan uang ini untuk membangun jaringan internet pada 12.377 lokasi layanan publik. "Sehingga, mereka bisa connected," kata Sri Mulyani.

Lalu, pemerintah membangun pusat data nasional, pembaruan data penerima bantuan sosial atau bansos secara digital, dan digitalisasi pendidikan. Bagi dia, pandemi Covid-19 ini telah memaksa semua orang melakukan digitalisasi secara cepat tanpa persiapan.

Sehingga, anggaran pemulihan ekonomi nasional yang sebesar Rp 695 triliun juga digunakan untuk membangun basis ekonomi digital. Contohnya, dana bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) langsung dikirim ke rekening bank milik penerima.

Ada juga bantuan paket data internet untuk mahasiswa yang langsung dikirim ke nomor telefon genggam mereka. Terakhir, ada bantuan gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, yang juga dikirim langsung ke rekening bank.

Sehingga, semua kebijakan ini diharapkan bisa semakin mengembangkan ekonomi digital Indonesia. Akan tetapi, lagi-lagi potensi ini tidak bisa konkret bila regulasi pemerintah masih ruwet.

Itulah sebabnya, pemerintah menawarkan UU Cipta Kerja. Tujuannya untuk mengejar potensi ekonomi digital di 2025 tersebut dan menyederhanakan perizinan. "Perlu perbaikan regulasi," kata dia.

Baca: Efektivitas Vaksin Pfizer Diklaim 90 Persen, Sri Mulyani: Sentimen Positif