TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso meresmikan Kantor OJK Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Hal itu sebagai upaya memperkuat peran OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan dan menggerakkan perekonomian daerah NTB.

“Semoga kantor OJK ini memberikan manfaat lebih besar lagi untuk masyarakat NTB. Kantor ini harus menjadi pusat sinergi OJK, Pemda, Industri Jasa Keuangan dan masyarakat untuk bersama membangun NTB,” kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Senin, 9 November 2020.

Dia mengatakan peresmian Kantor OJK NTB yang dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19 itu dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan anggota Komisi XI DPR RI Wartiah.

Wimboh menjelaskan peran Kantor OJK di daerah juga harus menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat bisa semakin mudah mendapatkan akses keuangan yang murah dan menguntungkan. Serta, kata dia, juga melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurutnya, Bank Wakaf Mikro bisa menjadi contoh upaya meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro yang sangat mudah dan murah serta bisa dikembangkan di berbagai daerah termasuk NTB yang baru memiliki satu BWM.

Zulkieflimansyah menyampaikan keberadaan kantor OJK baru di NTB diharapkan bisa meningkatkan kontribusi OJK dalam membangun perekonomian NTB termasuk dengan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat NTB.
<!--more-->
“Literasi keuangan menjadi tantangan, karena banyak masyarakat NTB masih buta keuangan. Kehadiran OJK yang handal diharapkan bisa meningkatkan kontribusinya bagi NTB,” kata dia

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah berharap keberadaan kantor baru OJK bisa meningkatkan kinerja OJK dalam membangun ekonomi daerah seperti dengan menambah jumlah BWM yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Sehari sebelumnya saat dialog dengan Gubernur NTB di kawasan Mandalika Wimboh menawarkan upaya pemulihan ekonomi NTB melalui pembangunan kluster-kluster ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Tawaran itu bertujuan meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dan bisa menarik perhatian sektor jasa keuangan seperti perbankan ataupun pasar modal.

“Pertemuan ini untuk melihat ruang-ruang yang OJK bersama industri jasa keuangan bisa bantu ekonomi NTB bangkit, karena dampak pandemi ini harus diatasi dengan kebijakan yang tidak biasa,” kata Wimboh.

Menurutnya, pemulihan ekonomi nasional bisa dipercepat dengan mendorong bergeraknya perekonomian di daerah yang masih memiliki banyak potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan.

Data IJK yang beroperasi di NTB antara lain 31 Bank Umum, 32 BPR, 33 Perusahaan Asuransi (termasuk BPJS), 32 Perusahaan Pembiayaan, 3 Modal Ventura, 2 Dana Pensiun, 2 Usaha Pergadaian, 2 Perusahaan Penjaminan, 5 Sekuritas 5 dan 3 Bank Wakaf Mikro.

Pertumbuhan kredit di NTB masih tumbuh positif 21,22 persen, sementara aset tumbuh 21,27 persen dan DPK tumbuh 7,91 persen sampai September 2020. Tingginya pertumbuhan kredit di NTB berasal dari kontribusi kredit konsumsi dengan porsi sebesar 43 persen, kredit ke sektor pertambangan dan penggalian sebesar 23 persen, dan kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22 persen.

Sedangkan NPL perbankan tumbuh rendah melandai 1,35 persen (yoy) di September. Sebelum ke NTB, Ketua Dewan Komisioner OJK terlebih dahulu mengunjungi Labuan Bajo, NTT dan Bali untuk berdialog dengan Gubernur setempat untuk mendengar langsung kondisi perekonomian di dua daerah tersebut dan menawarkan upaya solutif untuk memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid 19.

Kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Gubernur I Wayan Koster, Wimboh menawarkan bantuan untuk pendampingan dari OJK dalam membangun skema ekosistem perekonomian yang bisa dihubungkan dengan sektor jasa keuangan sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

HENDARTYO HANGGI