TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kunci keberhasilan untuk menguatkan ekonomi desa adalah dengan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang baik dan benar.

"Jika BUMDes mampu mengelola potensi ekonomi dan sumber daya dengan baik, maka kesejahteraan pasti tercapai. Saya yakin bahwa BUMDes adalah kunci dalam mempercepat peningkatan ekonomi dari desa," kata Menteri Desa PDTT saat membuka Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes Tahun 2020 di Mataram, NTB, Sabtu.

Menurut dia, ada dua poin penting dikeluarkannya Permendes 13/2020 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa pada 2021, yakni penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penguatan segala bentuk kegiatan ekonomi dari desa.

"Maka, salah satu elemen penting dalam penguatan ekonomi desa itu yaitu mengembangkan BUMDes," ujarnya.

Selain itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang didukung dengan berbagai kegiatan pelatihan yang dapat menggali segala potensi pemuda dan masyarakatnya.

<!--more-->

Termasuk juga pelatihan wirausaha yang mendorong mereka membangun ekonomi kreatif dari desa, sehingga dari potensi-potensi yang sudah terbentuk dapat juga didorong untuk mengembangkan BUMDes dengan memanfaatkan segala peluang dari desa.

Mendes PDTT menyampaikan target dari lahirnya BUMDes adalah untuk kepentingan masyarakat desa dan bukan hanya sekadar kepentingan bisnis dan kelompok tertentu. Keuntungan BUMdes itu adalah meningkatkan pendapatan asli desa atau PADes.

"Karena targetnya memang untuk itu, jadi BUMDes dibesarkan sedemikan rupa supaya keuntungannya masuk ke PADes. Maka otomatis akan menambah kekuatan pendapatan desa sehingga dapat mempercepat proses pembangunan di desa," jelas Abdul Halim Iskandar.

Untuk itu, ia berharap BUMDes menjadi ujung tombak kekuatan ekonomi dari desa. "Karena itu, kami berharap BUMDes dapat dikembangkan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menegaskan salah satu jalan meningkatkan atau mengasah potensi masyarakat adalah dengan mengembangkan BUMDes, yang tentu melalui produk-produk lokal yang dibuat masyarakatnya.

<!--more-->

"Jika dilihat dari teori ekonomi mana pun, produk lokal pasti kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih mahal. Jadi, sulit ada insentif untuk membeli produk lokal. Tapi, pandemi COVID-19 telah memberi berkah untuk masyarakat NTB, khususnya dalam memproduksi berbagai produk-produk lokal," ujarnya.

Gubernur mengakui awalnya NTB kurang percaya diri membuat produknya sendiri. Namun, dengan berkah pandemi COVID-19, pelaku UMKM mampu memproduksi masker, hand sanitizer, lemari pendingin bertenaga matahari, hingga motor listrik berteknologi tinggi, mampu diproduksi di NTB.

Pandemi COVID-19 telah mampu membangunkan sekitar lima ribu UMKM/IKM lokal dengan berbagai macam karya dan produknya.

"Kemampuan UMKM dan produk itu sudah ada, jalan selanjutnya untuk mengembangkan produksi lokal harus ditampung oleh BUMDes. Kami membayangkan semua produk lokal itu, etalasenya ada di BUMDes," katanya.

Menurut Zulkieflimansyah, bagaimana pun masyarakat serta pemerintah desanya menyulap dan mendandani desanya tetapi jika BUMDes tidak produktif, maka masyarakat akan sulit mencicipi kesejahteraan.

Namun, jika BUMDesnya maju, maka lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan semakin terbuka lebar dan kesejahteraan pun akan dirasakan masyarakat.

"Untuk itu, BUMDesnya juga harus terintegrasi dengan sistem IT untuk memudahkan marketing dan promosinya. Produk UMKM kita yang sudah muncul ini, akan dibeli oleh BUMD provinsi dan distribusi ke BUMDes-BUMDes kita. Mudah-mudahan ikhtiar panjang ini akan menghasilkan keajaiban pada masa yang akan datang," katanya.

Baca: Kemendes Baru Salurkan 38 Persen dari Total Anggaran Rp 71 T