Kemendes Baru Salurkan 38 Persen dari Total Anggaran Rp 71 T

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kementeriannya baru dapat merealisasikan Rp 27,34 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun yang mereka miliki, atau sekitar 38 persen. Dana tersebut, kata dia, digunakan untuk pembangunan desa aman covid-19, padat karya tunai desa, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

    "Sudah digunakan untuk desa tanggap Covid-19, padat karya tunai desa, dan pembangunan infrastruktur lainnya Rp 11,9 triliun. Kemudian yang lain untuk BLT juga digunakan Rp 15,4 T," kata Abdul Halim usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo secara daring, Kamis, 24 September 2020.

    Abdul Halim mengatakan, sisa anggaran senilai Rp 43 triliun selanjutnya akan dibagi menjadi dua. Sebesar Rp 13,06 triliun di antaranya untuk melanjutkan BLT sampai Desember 2020, dan Rp 30,793 triliun untuk percepatan peningkatan ekonomi.

    Ia menyebut telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020, yang menegaskan bahwa dana Rp 30,793 T akan digunakan untuk program padat karya tunai desa. Syaratnya, upah kerja harus di atas 50 persen.

    Jika dana Rp 30 triliun ini digunakan untuk padat karya tunai desa (PKTD) sampai Desember, Abdul Halim meyakini akan ada 7 juta lebih pekerja yang akan terserap dengan PKTD. Ini dengan asumsi setiap PKTD itu 8 hari per bulan.

    "Nah dari angka yang masih ada itu terbagi dua: pertama sudah masuk di RKDes (Rekening Kas Desa) sebesar Rp 11,752 triliun dan masih di RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dalam proses pencairan ada Rp 19,4 triliun. Tapi pada Desember pasti semua sudah tersalurkan ke RKDes," kata Abdul Halim.

    Selain itu, ia juga mengatakan itu, untuk percepatan peningkatan ekonomi desa, Kemendes PDDT juga menguatkan BUMDes atau BUMDesMA dengan melakukan registrasi.

    "Supaya kita bisa melakukan pendampingan, perbaikan tata kelola BUMDes dan memberikan fasilitas kemudahan kerja sama dengan pihak ketiga dan kita sendiri mengetahui profiling BUMDes dan BUMDesMa kita. Jadi kita tahu BUMDes yang sudah bagus, mana yang menengah kita tahu secara detail," kata dia.

    Baca jugaPercepat Pemulihan Ekonomi, Program Padat Karya Tunai di 34 Provinsi Diperluas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Traveling Virtual di Masa Pandemi Covid-19

    Dorongan untuk tetap berjalan-jalan dan bertamasya selama pandemi Covid-19 masih tinggi.