TEMPO.CO, Jakarta - Investasi pembangunan infrastruktur diproyeksi bakal kembali menggeliat di 2021. Pelaksanaan pelbagai proyek infrastruktur digadang-gadang sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Ekonom PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero) Kadek Dian Sutrisna Artha menuturkan hal itu tak terlepas dari peran sektor tersebut yang berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. “Karena infrastruktur memiliki daya ungkit yang besar dan menyerap tenaga kerja yang banyak,” ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu 4 November 2020.

Terlebih pembangunan proyek infrastruktur di bidang-bidang yang memiliki multiplier effect besar, seperti pertanian. “Misalnya infrastruktur dasar berupa pembangunan waduk, kemudian pembangunan jalan, ini akan banyak digulirkan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun ini pemerintah memutuskan untuk menunda serta merestrukturisasi sejumlah proyek infrastruktur. Alokasi anggaran yang sedianya digunakan untuk beragam proyek itu direalokasi untuk program prioritas penanganan pandemi.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan bukan hanya pembangunan infrastruktur di bawah pemerintah pusat, proyek-proyek pemerintah daerah juga akan menjadi fokus pembiayaan tahun depan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PT SMI telah menyiapkan skema khusus berupa pinjaman lunak untuk pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 20 triliun.

“Rp 9 triliun sudah terealisasi di tahun ini, sisanya akan kami siapkan untuk menggarap kegiatan di 2021 maupun kegiatan yang sifatnya multi years,” ucap Edwin.

<!--more-->

Menurut Edwin, skema pinjaman lunak yang dikelola oleh perseroan banyak diminati oleh pemerintah daerah, karena di awal tahun ini mereka juga harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akibat pandemi. “Transfer ke daerah mengalami pemotongan sehingga mereka terkendala sumber dana, di situlah kami hadir untuk menyasar pembiayaan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak atau sifatnya padat karya, misalnya untuk pembangunan jalan di kabupaten/kota terpencil.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan fokus belanja infrastruktur pemerintah di 2021 akan diarahkan pada penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. “Selain itu juga diarahkan pada infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan priwisata,” kata dia.

Pemerintah khususnya akan melanjutkan pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, permukiman, yang mendukung penguatan sistem kesehatan nasional, yang sebagian penyelesaiannya tertunda tahun ini. Adapun total anggaran infrastruktur yang disiapkan tahun depan mencapai Rp 441 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan di 2021, kementeriannya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 149, 81 triliun, atau bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 115,58 triliun.

Dia menjelaskan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan nasional, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang di antaranya digunakan untuk membangun 54 bendungan, yaitu 11 bendungan baru dan 43 bendungan on going, 24 embung, serta 25 ribu hektar lahan irigasi baru. “Di bidang konektivitas kami juga menyiapkan antara lain untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyober/underpass/terowongan, dan 35 km jalan tol.”

Basuki menuturkan kementeriannya bahkan telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 2021 pada Oktober lalu. “Lelang dini dapat mendorong kontraktor yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ujarnya.

Baca: Archandra Sebut Proyek Infrastruktur Migas Harus Sesuai dengan Potensi Pasar

YOHANES PASKALIS PAE DALE