TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Ahad, 1 November 2020, dimulai dari Ahok mendukung anak muda memimpin Pertamina, tanggapan Danone atas boikot produk Prancis dan UU Cipta Kerja dinilai membuat kualitas investasi mundur.

Selain itu, ada juga berita tentang BRI menilai UU Cipta Kerja berdampak positif bagi sektor perbankan dan Ridwan Kamil mengungkap 500 perusahaan di Jawa Barat PHK karyawan selama pandemi.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. 9 Anak Muda Jadi Pimpinan Pertamina, Ahok: Meratakan Lapangan Tanding

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan soal langkah perusahaannya mengangkat sembilan anak muda untuk menduduki posisi strategis di perusahaan. Menurut Ahok, cara ini merupakan bentuk perseroan meritokrasi atau memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasinya.

“Ini meratakan lapangan tanding buat (pegawai) segala usia dan semua perwira di Pertamina ada kesempatan tanpa lihat pengalaman lamanya kerja,” ujar Ahok saat dihubungi Tempo, Rabu, 3 November 2020.

Sistem pengangkatan pemimpin perseroan ini menghapus kultur lama perusahaan yang menjaring pejabat berdasarkan lama masa kerjanya. Meski bertujuan membuka kesempatan bagi generasi baru, Ahok memastikan pemilihan pejabat bukan mengutamakan pegawai-pegawai yang berusia muda.

2. Danone Indonesia Tanggapi Kampanye Boikot Produk Prancis

Danone Indonesia menanggapi kampanye aksi boikot produk Prancis di Indonesia pasca pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam.

Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, Danone Indonesia tidak memiliki keterkaitan terhadap pandangan politik suatu negara, termasuk Prancis dan hal-hal di luar bisnis perseroan.

"Oleh karena itu, sebagaimana yang beredar di media, kami menyambut baik pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di mana pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak ikut serta memboikot produk-produk Prancis karena hal tersebut di luar dari konteks perdagangan," ujar Arif di Jakarta, Selasa, 3 November 2020.

3. Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Ekonom Indef Nilai Kualitas Investasi Justru Mundur

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyatakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Undang-undang atau UU Cipta Kerja justru mendorong kemunduran bagi kualitas investasi.

“Apakah investasi dari negara maju akan meningkat pasca-Omnibus Law? Sepertinya saya ragu,” tutur Bhima saat dihubungi pada Selasa, 3 November 2020.

Bhima menjelaskan, Jokowi dinilai tidak menghiraukan protes buruh yang akan berdampak bagi kepercayaan pemodal. Padahal, dalam menjaring investor dari negara-negara maju, prinsip pemerintah yang menjamin bahwa perlindungan lingkungan hidup dan hak pekerja tidak mengalami kemunduran menjadi hal paling penting.

4. Direktur BRI Jelaskan Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perbankan

Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Haru Koesmahargyo menjelaskan dampak Undang-undang atau UU Cipta Kerja yang resmi diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2 November 2020 terhadap perbankan. Menurut Haru, dari lima asas dalam UU itu, dua di antaranya sangat berdampak positif bagi perbankan yakni asas kemudahan berusaha dan asas kepastian hukum.

Asas kemudahan usaha diharapkan akan mendorong pembukaan usaha baru sehingga menambah pembukaan lapangan kerja. Lebih lanjut, asas kepastian hukum pada UU Cipta Kerja khususnya terkait tenaga kerja, juga diyakini akan membantu bank dan perusahaan pada umumnya lebih fleksibel membuka kesempatan yang lebih luas kepada seluruh calon pekerja.

Menurutnya, adanya pembukaan usaha baru otomatis perbankan akan mendapatkan nasabah baru. Apalagi, rencana BRI ke depan akan lebih spesifik menyasar segmen ultra mikro.

5. Ridwan Kamil: 500 Perusahaan PHK Karyawan Selama Pandemi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ratusan perusahaan di Jawa Barat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya selama pandemi Covid-19.

“Ada 2 ribuan perusahaan di Jawa Barat yang terdampak oleh Covid, hampir 500 perusahaan mem-PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata dia di Bandung, Senin, 2 November 2020.

Ridwan Kamil mengatakan, mayoritas perusahaan yang memutuskan PHK tersebut ada di sektor manufaktur. Mayoritas sektor industri manufaktur Indonesia, 60 persennya berada di Jawa Barat.

“Oleh Covid, sektor yang paling parah (terdampak) itu manufaktur dan jasa. Jadi, karena jumlah industri paling banyak se-Indonesia Raya, dan sektornya paling terdampak, maka jumlah PHK-nya juga paling banyak,” kata dia.