TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih menyusun skema pemberian vaksin Covid-19 secara mandiri. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyatakan pengaturannya tengah dirancang dalam peta jalan vaksinasi. "Roadmap-nya sedang dalam tahap finalisasi," ujarnya kepada Tempo, Selasa 3 November 2020.

Wiku menyatakan roadmap tersebut mencakup pengadaan hingga distribusi vaksin. Dari sisi pengadaan misalnya, akan disediakan data kandidat vaksin hingga estimasi kebutuhannya. Jaringan rantai dingin dan kapasitas sumber daya manusia juga turut disusun dalam roadmap untuk menjamin alur distribusi.

Ihwal target penerima vaksinnya, Wiku menyatakan tak semua masyarakat akan mendapatkan vaksin secara gratis. Dalam rancangan sementara roadmap, hanya kelompok prioritas yang mampu ditanggung oleh pemerintah. Sementara yang lain dapat mengakses vaksin secara mandiri. Wiku enggan menjelaskan lebih detil mengenai ini.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu kelompok prioritas itu adalah penerima bantuan BPJS Kesehatan dan berusia antara 15 tahun hingga 59 tahun. Pemberian vaksin juga akan diutamakan untuk penduduk di zona merah Covid-19 atau daerah dengan tingkat penularan tinggi. Vaksinasi akan dilakukan langsung oleh pemerintah.

Sementara itu, vaksinasi yang tidak ditanggung pemerintah akan dikelola oleh PT Bio Farma (Persero). "Jalur vaksin mandiri ini akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta mitra-mitranya yang ditunjuk," kata dia. Pengaturan lebih lanjut seperti harga dan mekanisme vaksinasi akan diumumkan usai penyusunan rencana pelaksanaan vaksinasi usai.

<!--more-->

Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para pelaksana untuk mengatur vaksinasi sebaik mungkin. Dia menginginkan akses vaksin terbuka bagi seluruh masyarakat. Mengingat banyaknya penduduk Indonesia, dia meminta pemerintah menjelaskan dengan gamblang skema pemberian vaksinnya.

"Jelaskan siapa saja yang prioritas lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan secara gamblang ke masyarakat," ujarnya saat membuka rapat terbatas 26 Oktober lalu.

Khusus untuk skema vaksin mandiri, Jokowi menegaskan perlu ada perhitungan cermat biaya pengadaan vaksin. "Saya minta harganya terjangkau," ujarnya. Dia meminta skema vaksin mandiri diatur sedini mungkin.

Pemerintah hingga saat ini masih menjajaki pembelian vaksin Covid-19 dengan sejumlah produsen dari beragam negara. Salah satunya dengan Sinovac Biotech Ltd yang telah bekerja sama dengan Bio Farma dan melaksanakan uji klinis fase ketiganya di Indonesia.

Pengadaan anti virus dari perusahaan farmasi asal Cina ini tengah menunggu lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa izin penggunaan vaksin dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA). BPOM tengah mengevaluasi kajian ilmiah hasil uji pra klinis dan uji klinis pengembangan vaksinnya. Badan tersebut juga menerjunkan tim insepksi langsung untuk memastikan keamanan produk.

<!--more-->

Setelah EUA diberikan, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Togi Hutajulu menyatakan pihaknya tak akan berhenti mengawasi. "Kami akan mengawal mulai dari sarana produksi," ujarnya. Timnya akan menginspeksi secara berkala fasilitas produksi untuk memastikan keamanan produk. Setiap perusahaan diwajibkan melaporkan kegiatan produksi dan distribusi vaksin.

Sarana distribusi juga akan diaudit berkala oleh BPOM. Togi menuturkan, vaksin membutuhkan penyimpanan di suhu tertentu umumnya 2-8 derajat untuk menjaga kualitas vaksin.

Jika suhu tidak dipertahankan, penyimpanan vaksin akan berisiko membahayakan. BPOM juga akan melakukan mengambil sample untuk diuji di laboratorium BPOM untuk memastikan konsistensi mutu. "Jika terjadi hal yang menimbulkan risiko, akan kami evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai risikonya," kata dia.

Baca: Cegah Pemalsuan Vaksin Covid, Bio Farma Siapkan Cara Ini

DEWI NURITA | EGI ADYATAMA | VINDRY FLORENTIN