TEMPO.CO, Jakarta - Melalui United States Trade Representative (USTR), pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memperpanjang fasilitas Generalized System of Preference (GSP) bagi Indonesia pada 30 Oktober 2020. Fasilitas memberikan pembebasan bea masuk yang diberikan AS dalam rangka meningkatkan akses pasar ekspor bagi negara-negara berkembang. Setidaknya ada 3.572 pos tarif produk yang mendapatkan fasilitas tersebut dan bisa dimanfaatkan oleh eksportir dalam negeri.

Namun, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja mengatakan eksportir Indonesia baru memanfaatkan sekitar 20 persen fasilitas tersebut. Menurut Shinta, hal tersebut terjadi karena masih banyak produk Indonesia yang tidak bisa menyesuaikan syarat untuk mendapatkan fasilitas GSP tersebut.

"Karena produk yang diberikan fasilitas GSP kebanyakan adalah semi-processed input product (barang setengah jadi) untuk industri-industri AS yang proporsi preference-nya paling besar di GSP," tutur Shinta kepada Tempo, Selasa 3 November 2020.

Sementara itu, Shinta menuturkan Indonesia lebih banyak mengekspor barang konsumsi (consumer goods) atau pun barang mentah (raw materials) ke AS. Untuk itu, Shinta mengatakan industri dalam negeri perlu mengekspor lebih banyak semi-processed input products, seperti komponen elektronik, permesinan, kendaraan, atau pun raw materials lain untk industri-industri di AS seperti bahan kimia, panel kayu, dan tembakau.

Selain itu, Shinta mengatakan produk perikanan dan pertanian serta turunannya, mulai dari produk makanan dan minuman hingga produk turunan dari minyak sawit mentah. Produk tersebut dinilai juga berpotensi untuk diekspor dengan memanfaatkan GSP selama Indonesia bisa memenuhi standar pasar AS.

<!--more-->

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan secara umum produk yang mendapatkan fasilitas tersebut adalah kerajinan, perhiasan emas dan perak, dan karet untuk ban kendaraan besar. Sementara itu, produk seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan sepeda tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Menurut Benny, pemerintah perlu melakukan diseminasi kepada publik tentang 3.572 pos tarif yang bisa mendapatkan fasilitas GSP.

"Sehingga, eksportir bisa langsung cari pembeli. Adapun pembeli dalam menentukan beli atau tidak itu dasarnya harganya itu sudah masuk bea masuk atau landed duty paid," ujar Benny.

Benny berujar produk Indonesia masih berpeluang mendapatkan pasar AS yang saat ini belum tersentuh GSP. Hal tersebut, kata dia, diperlukan investasi untuk memproduksi barang setengah jadi. Namun, Benny mempertanyakan kemampua lembaga pembiayaan dalam negeri untuk membiayai investasi itu. "Kenapa kita mengundang investor luang karena kita tidak memiliki kemampuan untuk men-support investasi," ujar Benny.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri rendahnya utilisasi pemanfaatan disebabkan beberapa faktor, salah satunya karena eksportir tidak menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dari GSP saat ekspor ke AS.

Selain itu, Kasan mengakui bahwa sosialisasi GSP belum menjangkau semua eksportir. "Produk yang mendapatkan fasilitas GSP belum dapat memenuhi persyaratan lainnya, selain tarif," ujar Kasan.

Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi mengatakan total ekspor produk Indonesia yang memanfaatkan fasilitas GSP nilainya US$ 2,63 miliar. Dari 3.572 pos tarif yang mendapatkan fasilitas, hanya 729 pos tarif yang dimanfaatkan eksportir atau sebesar 20,4 persen. Meski begitu, Lutfi yakin jumlah ekspor ke AS akan terus meningkat karena trennya yang masih positif. Lutfi mencatat nilai ekspor ke AS periode Januari-Agustus 2020 senilai US$ 11,8 miliar atau naik 1,22 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Baca: Teten Masduki Ajak UMKM Manfaatkan Fasilitas GSP Ekspor Produk ke AS

LARISSA HUDA