Sri Mulyani Ungkap Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 217 Triliun

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:26 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Kalau melihat penduduk Indonesia, khususnya kelas menengah, ada sekitar 74 juta potensi masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam gerakan wakaf.

"Dari sisi size mencapai Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari Produk Domestik Bruto kita," ujar dia dalam webinar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Melihat potensi wakaf tersebut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah meluncurkan instrumen investasi Cash Waqf Linked Sukuk untuk menjaring potensi tersebut. Instrumen tersebut, menurut dia, memberikan fleksibilitas kepada masyarakat.

"Kita bayangkannya wakaf itu menyerahkan aset selamanya, enggak juga. Yang Cash Waqf Linked Sukuk ini durasinya dua dan enam tahun, memang tidak tradeable," ujar Sri Mulyani.

Dengan instrumen itu, Sri Mulyani mengatakan dana yang masuk ke dalam wafaf adalah hasil investasinya. Sementara, dana yang disetor untuk membeli investasi nantinya akan kembali lagi setelah tenornya selesai.

Advertising
Advertising

"Karena di bayangan barangkali oleh masyarakat wakaf itu tanah atau apa, tapi bisa saja dalam bentuk sebagian income yang dipakai bisa kita wakafkan dua tahun, yaitu dalam bentuk profit dari hasil investasinya, bukan uangnya sendiri," ujar dia.

Ia meyakini kalau dapat melakukan mobilisasi dana wakaf tersebut, maka Indonesa bisa mendapat langkah besar untuk mengumpilkan pendanaan sosial. Di saat yang sama, dia berujar instrumen tersebut adalah instrumen yang dapat dikembangkan.

"Kami gunakan sama seperti ritel. Sekarang kelompok milenial luar biasa banyak. Meski uangnya sedikit, tapi kesadaran mereka untuk investasi meningkat," ujar Sri Mulyani.

Gerakam wakaf, menurut dia, sebenarnya sudah dimulai sejak 2018, namun jumlahnya belum besar dan sebagian besar investornya adalah institusi. Saat ini, pemerintah mulai membidik investor individu. Karena itu, ia mengatakan pemerintah terus melakukan pemasaran CWLS.

Baca: Penerimaan Pajak Kontraksi 17 Persen, Sri Mulyani: Tantangan yang Tak Mudah

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios

1 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios

Manajer investasi usaha bidang konvensional berpatokan pada pasar bebas.

Baca Selengkapnya

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

14 jam lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya