TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan penyebab lumpuhnya ekonomi saat ini.

"Yang terpenting adalah, disangkanya PSBB melumpuhkan ekonomi. Padahal bukan PSBB-nya yang lumpuhkan ekonomi. Yang lumpuhkan ekonomi adalah pandemi yang belum terkendali," ujar Pandu dalam webinar yang digelar Bappenas, Jumat, 23 Oktober 2020.

Menurut dia, jika pandemi bisa terkendali, pemulihan ekonomi juga bakal berjalan lancar. Ia mengatakan sebelum pandemi terkendali, masyarakat kelas menengah juga belum mau membelanjakan uangnya.

"Jadi ekonomi belum bergerak karena spending masih rendah. Itu dari studi yang sudah dilakukan teman-teman ekonomi dan ilmu sosial. Jadi jangan PSBB yang dianggap mematikan ekonomi," kata Pandu.

Pandu mengatakan PSBB adalah solusi jangka pendek untuk menurunkan kasus, serta melakukan pengetatan pengawasan atau surveillance, dan menggalakkan perilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Saat ini, menurut Pandu, pemerintah sudah melakukan pengawasan, namun perlu diperkuat. Begitu pula dengan pengujian dan pelacakannya, serta penerapan 3M di masyarakat.
<!--more-->
"Jadi sebenarnya PSBB tidak perlu diketatkan lagi, sudah mulai dilonggarkan lagi pelan-pelan. Tapi harus pelan-pelan tetap. Nantinya pemerintah juga bisa mencabut kedaruratan masyarakat," ujar Pandu.

Dalam kesempatan itu Pandu menyampaikan bahwa vaksin adalah solusi jangka panjang dari permasalahan Covid-19. "Karena penyakit ini kan tidak bisa diselesaikan dengan vaksin. Penyakit ini bisa menjadi endemi, bukan pandemi."

ia mengatakan hal yang terpenting bukan mengakhiri Covid-19, melainkan untuk mengendalikannya agar tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari. Sehingga, nantinya penyakit tersebut akan sama seperti penyakit lainnya, yang meskipun terjadi penularan, tetap bisa dikendalikan.

Nantinya, ketika penyakit tersebut bisa dikendalikan dan sistem kesehatan sudah siap, kegiatan juga bisa kembali dilakukan. "Tapi syaratnya tadi, surveilance kuat, lalu penduduk yang melakukan 3M betul-betul patuh. Harus di atas 85 persen," kata Pandu.

Untuk itu, pemerintah pun, menurut Pandu, mesti terus melakukan komunikasi publik untuk mengkampanyekan perubahan perilaku. Di samping itu, pemerintah juga harus membuat rencana pembangunan di era pandemi yang belum selesai.

"Jadi peran Bappenas menjadi penting ini untuk membuat perencanaan pembangunan Indonesia di era pandemi yang belum selesai. Kan ini belum selesai. Anggap saja 4 tahun, jadi di periode kedua Pak Jokowi harus disiapkan tahun ke dua ngapain, seterusnya ngapain," tutur Pandu.

Pandu mengingatkan bahwa perencanaan yang baik menjadi penting. Apalagi, ke depannya, vaksinasi butuh sistem kesehatan publik yang andal. ia pun meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menangani pandemi ini. "Puskesmas, rumah sakit, rantai dingin, tenaga vaksinator dan lainnya yang harus dipersiapkan dengan baik dalam waktu panjang."

CAESAR AKBAR

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Risiko Pemerintah Jika Longgarkan PSBB Jakarta