TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di periode keduanya menjabat pada 20 Oktober 2020, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan pemerintah akan persoalan kemiskinan. Bhima mengatakan masyarakat rentan miskin terancam turun kelas akibat bencana Covid-19.

“Angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat,” tutur Bhima saat dihubungi pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

Bhima pun menyitir data Bank Dunia yang menyebut adanya potensi 115 juta orang turun kelas di level global. Dari data itu, pemerintah diminta waspada dan memperluas jejaring pengamanan sosial.

Dia menyayangkan langkah pemerintah dalam menyusun stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang relatif tak terlalu optimal. Ia menyebut stimulus PEN hanya 4,2 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini, tutur Bhima, lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 20,8 persen dan Singapura yang menyentuh 13 persen.

Di sisi lain, Bhima mengkhawatirkan makin lebarnya celah ketimpangan kelompok kaya dan miskin. Kekhawatian ini berangkat dari rendahnya pertumbuhan kredit perbankan, yakni 0,6 persen secara year-on-year per berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2020. Padahal, kata dia, bank sudah dibantu dengan penempatan dana pemerintah.

“Jika simpanan meningkat sementara pinjaman baru lambat disalurkan, ini akan mempengaruhi supply dana untuk dunia usaha dan masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya, Bhima mengingatkan pemerintah akan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diperkirakan makin melonjak. Proyeksi sejumlah lembaga menunjukkan angka pengangguran di Indonesia bisa mencapai 15 juta pada akhir 2020.
<!--more-->
Data ini serupa dengan yang diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, 16 Oktober. Bahlil mencatat jumlah pengangguran terus bertambah hingga diperkirakan mencapai sekitar 15 juta orang pada akhir tahun. Angka itu berasal dari tujuh juta orang Indonesia yang sedang mencari pekerjaan, 2,5 juta angkatan kerja yang muncul tiap tahun, dan 3,5-5 juta orang yang terkena PHK selama pandemi.

Selanjutnya di saat yang sama, Bhima memaparkan hasil survei Asian Development Bank menunjukkan UMKM di Indonesia terus melakukan pengurangan karyawan setiap bulan. Bhima menyebut UMKM memerlukan bantuan finansial yang kuat untuk mempertahankan usahanya.

“Situasi di 2020 sangat berbeda dari krisis 1998 dan 2008, yakni PHK di sektor formal dapat ditampung di sektor informal /UMKM. Saat ini 90 persen UMKM membutuhkan bantuan finansial untuk memulai usahanya kembali,” ucapnya.

Saat rapat dengan DPR pada 1 September 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap sejumlah program pemerintah khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.

"Masing-masing menjadi 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk kemiskinan, 7,7 hingga 9,1 untuk pengangguran terbuka," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR mengenai tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangan.

Tingkat rasio gini, kata dia, juga diperkirakan turun menjadi 0,377 hingga 0,379 pada 2021. Sedangkan indeks pembangunan manusia diharapkan meningkat menjadi 72,78 hingga 72,95.

"Itu mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan masyarakat masih terus jadi pusat perhatian pemerintah," ujar Sri Mulyani.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA I HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Sri Mulyani: Tingkat Kemiskinan Turun Jadi 92,97 Persen di 2021