TEMPO.CO, Jakarta - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya dalam menggunakan semua kebijakan luar biasa dalam melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan, dengan secara hati-hati mengelola potensi risiko terhadap penurunan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan para menteri keuangan termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan gubernur bank sentral G20, 14 Oktober 2020.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan pemulihan ekonomi yang parsial dan tidak merata dapat membawa prospek ekonomi global jauh dari tingkat sebelum pandemi. "Negara-negara G20 harus menghindari penarikan stimulus yang terlalu dini, guna mendukung pemulihan berada di jalur yang benar," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2020.

Di samping itu, ketersediaan dan akses atas vaksin, ujar Sri Mulyani, sangat penting dalam penanganan Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Karena itu, Indonesia berkomitmen menggunakan semua perangkat kebijakan, termasuk melalui bauran kebijakan antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam mendukung pemulihan ekonomi.

"Indonesia baru saja mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja guna mendukung investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar dia.

Pertemuan G20 kali ini mengesahkan pembaruan G20 Action Plan, yang mencakup prinsip-prinsip dan langkah-langkah nyata atas kebijakan dan komitmen dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Negara-negara G20 menegaskan kembali pentingnya aksi bersama dalam mendukung riset dan pengembangan , produksi, dan distribusi Covid-19 tools, yaitu alat diagnostik, terapi, dan vaksin, dengan tujuan untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi semua. Imunisasi secara luas dipandang sebagai barang publik global (global public good) dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.
<!--more-->
Negara-negara G20 juga menekankan pentingnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) bagi negara-negara berkembang guna meningkatkan daya tahan, kesiapan, dan respon dari sistem kesehatan terhadap pandemi.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menyepakati perpanjangan implementasi program penundaan pembayaran kewajiban utang bagi negara-negara miskin melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI) sampai dengan akhir Juni 2021, guna membantu negara-negara miskin dalam merespons pandemi.

Dalam pertemuan IMF-WB Spring Meeting pada 2021 mendatang, G20 akan membahas opsi perpanjangan DSSI untuk enam bulan berikutnya atau hingga Desember 2021, apabila perkembangan situasi perekonomian dan keuangan dunia masih membutuhkan fasilitas tersebut.

Mempertimbangkan peningkatan kerentanan utang yang signifikan dari negara-negara miskin akibat pandemi Covid-19, negara-negara G20 menyadari adanya keperluan perlakuan utang di luar fasilitas DSSI secara kasus per kasus.

Sehubungan dengan hal ini, G20 menyetujui prinsip-prinsip Common Framework for Debt Treatments beyond the DSSI sebagai upaya untuk mengatasi risiko kerentanan utang negara-negara miskin. Common Framework ini diharapkan akan dapat ditetapkan pada Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 pada November mendatang, setelah masing-masing negara kreditur melakukan proses domestik yang diperlukan.

Negara-negara G20 mengapresiasi bank pembangunan multilateral yang berkomitmen untuk menyalurkan bantuan pembiayaan yang signifikan kepada negara-negara miskin guna merespon pandemi. Selanjutnya, G20 mendorong langkah-langkah kolektif bank pembangunan multilateral dalam melanjutkan dan meningkatkan dukungan mereka kepada negara-negara miskin, dengan tetap menjaga credit rating serta kemampuan bank pembangunan multilateral dalam mendapatkan pendanaan berbiaya rendah.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Di Depan Bos IMF, Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Bisa Gairahkan Iklim Investasi