TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mempertanyakan isu kepemilikan warga negara asing atau WNA di apartemen yang kembali muncul usai Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan pekan lalu.

Dalam pasal 144 ayat 1 di beleid itu disebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak milik tersebut, menurut Ali, menjadi tidak jelas karena berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 29/2016.

Sebab, di Peraturan Menteri Agraria itu disebutkan hak milik sarusun hanya bisa dikantongi oleh warga negara Indonesia atau WNI. WNI bisa menggenggam hak milik atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

Adapun untuk WNA, menurut peraturan tersebut, hanya dapat berupa hak pakai atas satuan rumah susun (hak pakai sarusun). “Jadi, dengan adanya penyebutan hak milik atas sarusun pada pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja, perlu ada penegasan seperti apa yang dimaksud,” kata Ali, Ahad, 11 Oktober 2020.

Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103/2015 yang menyebutkan kepemilikan apartemen bagi WNA sudah dimungkinkan dengan hak pakai. UU Pokok Agraria No. 5/1960 pun mengatur WNA sudah bisa memiliki properti dengan hak pakai.

Dalam Pasal 4 di PP No. 103/2015 disebutkan bahwa hunian yang dapat dimiliki oleh WNA adalah rumah tunggal di atas tanah hak pakai atau hak pakai di atas hak milik. WNA juga dapat memiliki satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai.

<!--more-->

Namun, kata Ali, dalam PP itu tidak disebutkan hak milik sarusun dan hanya dikatakan bisa memiliki sarusun di atas hak pakai, apakah itu berupa hak milik sarusun atau hak pakai atas sarusun. Saat ini, hampir semua apartemen yang dijual memiliki hak guna bangunan (HGB) dan bukan hak pakai.

“Bila WNA bisa memiliki dengan hak pakai, bagaimana proyek-proyek apartemen yang saat ini memiliki HGB. Apakah bisa langsung diberikan hak milik atas sarusun kepada WNA? Itu akan menyalahi aturan kepemilikan. Bila tidak, apakah semua proyek apartemen harus dialihkan dulu menjadi Hak Pakai?” ucap Ali.

Oleh karena itu, menurut Ali, pemerintah harus menjelaskan secara jelas soal hal ini agar tak membuat kebingungan pasar. Beberapa hal itu yang harus ditegaskan melalui turunan UU Cipta Kerja terkait aturan kepemilikan asing di apartemen.

Ali pun mempertanyakan efektifitas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja bila benar untuk mendorong agar WNA bisa mengantongi hak milik atas apartemen tersebut. Sebab, sejak PP yang dikeluarkan pada 2015, WNA belum tertarik membeli apartemen di Indonesia. “Bisa jadi masih ruwetnya proses kepemilikannya sehingga mereka pun tidak terlalu antusias.”

Ia mengaku tak mempermasalahkan jika banyak pihak yang menilai kepemilikan WNA menjadi angin segar bagi pasar apartemen. Namun, dia menggarisbawahi bahwa hal ini belum tentu serta merta menarik minat asing untuk membeli apartemen, apalagi mendongrak penjualan apartemen.

“Jangan dibalik logika pasarnya. Dengan aturan yang sudah baik pun, belum tentu WNA akan tertarik beli apartemen di Indonesia bila tidak disertai dengan kepastian hukum, stabilitas ekonomi politik, dan iklim investasi yang baik,” kata Ali.

BISNIS

Baca: Harga Apartemen di Jakarta Melejit, Bagaimana Nasib Milenial?